Ilustrasi: Mulai 2024, vaksinasi Covid-19 akan berbayar/istimewa
Jakarta – Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang mempertimbangkan penerapan vaksinasi dengan layanan tanpa turun (lantatur) atau drive-thru untuk daerah di luar Pulau Jawa. Menurut Prof. Wiku Adisasmito, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, cara vaksinasi lantatur akan mampu memperluas jangkauan program vaksinasi nasional.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menggandeng perusahaan swasta, Gojek dan Halodoc untuk menggelar Vaksinasi Drive Thru bagi para lansia berKTP DKI Jakarta di JIEXPO Kemayoran. Kerja sama ini merupakan bentuk keterlibatan swasta dalam bergotong royong untuk mempercepat program vaksinasi nasional.
“Kolaborasi dengan GoJek akan membantu Kemenkes untuk memberikan alternatif transportasi aman bagi para lansia yang kesulitan mencapai lokasi vaksinasi,” ujar Wiku dalam diskusi virtualnya yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, 8 Maret 2021.
Wiku menilai, cara baru vaksinasi dengan layanan tanpa turun akan memastikan masyarakat yang berhak memperoleh vaksin dapat mengikuti program vaksinasi. Selain itu, cara ini juga semakin memudahkan lansia untuk mengakses lokasi vaksinasi dengan sarana transportasi yang aman.
Terkait dengan alur pelaksanaan vaksinasi lantatur, penyelenggara menyediakan 4 pos mulai dari pos verifikasi, cek kesehatan, vaksinasi dan yang terakhir observasi. Pada prinsipnya tahapan yang dilaksanakan hampir sama dengan metode vaksinasi yang ada saat ini, hanya saja seluruh sasaran tidak perlu turun dari kendaraan.
Setelah divaksin para lansia diminta menunggu selama 30 menit. Peserta bisa menunggu di dalam mobil maupun di tenda yang telah disediakan. Di lokasi observasi, penyelenggara menyiagakan 2 mini ICU, ambulance keliling, serta motor Unit Reaksi Cepat (URC) keliling guna mengantisipasi apabila ada keluhan dari para peserta vaksinasi.
Selama observasi, kaca mobil harus diturunkan guna memudahkan petugas melakukan pemantauan dan jika ada keluhan, sasaran diminta untuk membunyikan klakson sebagai tanda bagi para petugas. (*) Evan Yulian Philaret
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More