Pemerintah Jamin Produksi Beras Nasional Surplus di Tengah Krisis Pangan Global

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga produksi pertanian nasional tetap surplus di tengah krisis pangan yang melanda berbagai negara.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan surplus sekitar 2,8-3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo juga meminta agar tren positif ini terus dipertahankan.

“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan, ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis berasnya,” ujar Sudaryono, usai bertemu Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Baca juga : Sekolah Rakyat Segera Hadir, Pemerintah Siapkan 53 Lokasi dan Kurikulum Khusus

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas upaya peningkatan produksi beras dalam jangka panjang. Indonesia menargetkan surplus tahunan sebesar 5-6 juta ton agar tidak perlu mengimpor beras.

“Kan produksi kita itu kan setiap tahun sekitar 30 juta ya. Nah kita ingin, kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5-6 juta,” jelasnya.

Untuk mencapai target ini, pemerintah mendorong percepatan siklus pertanian. Petani diharapkan segera menanam kembali setelah panen agar bisa panen hingga tiga kali dalam setahun.

“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama,” kata Sudaryono.

Peran Koperasi dan Pengendalian Harga Beras

Selain produksi, pemerintah juga mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan hasil pertanian serta menyediakan kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, dan sembako dengan harga terjangkau.

Baca juga : Pemerintah Genjot Hilirisasi, 21 Proyek Senilai Rp40 Miliar Disepakati

Sedangkan terkait harga beras yang masih relatif tinggi di kawasan ASEAN, Sudaryono menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi guna menekan harga bagi konsumen tanpa merugikan petani.

“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya. Itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi,” ucap Sudaryono.

“Nah kalau rantai distribusinya dipotong, sehingga tidak ada lagi pihak yang mengambil untung berlebihan di setiap pos, maka kita harapkan harganya baik, di konsumennya baik, bagi produsenya juga baik,” tambahnya.

Baca juga: Harga Beras Februari 2025 Merangkak Naik di Tingkat Grosir dan Eceran

Selain itu, pemerintah juga akan menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk dalam kasus minyak goreng yang sedang marak diperbincangkan. Sudaryono mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapa pun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah yang telah diputuskan dalam pertemuan ini, pemerintah optimististis dapat menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. (*)

Editor: Yulian Saputra