Pemerintah Harus Redam Efek Negatif Kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia

Jakarta – Ekonom INDEF Agus Herta Sumarto mengatakan, kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI7DRR) menjadi 5,25% akan menimbulkan dampak negatif, namun bisa diredam oleh pemerintah.

“Dampak negatif yang paling dirasakan adalah kenaikan suku bunga kredit perbankan dan lembaga keuangan. Kenaikan suku bunga kredit ini akan sangat dirasakan oleh para pelaku industri karena biaya modal menjadi meningkat. Padahal selama ini mereka sudah terbebani oleh kenaikan harga input produksi & energi,“ jelas Agus dikutip 18 November 2022.

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan shock absorber yang dapat meredam efek negatif kenaikan BI7DRR dari dua sisi sekaligus, supply dan demand.

“Dari sisi supply, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat memberikan relaksasi terhadap berbagai pungutan yang selama ini menjadi beban biaya yang harus ditanggung para pelaku industri,” ungkap Agus.

Dia menambahkan, pemerintah melalui kebijakan fiskalnya dapat secara temporer memberikan relaksasi pajak dengan memberikan beberapa kebijakan tax holiday dan memberikan subsidi suku bunga khusus untuk sektor-sektor padat karya sehingga bisa mengurangi beban biaya modal yang meningkat akibat kenaikan bunga acuan.

Dengan adanya insentif dari pemerintah, maka memangkas biaya modal, sehingga diharapkan tidak perlu lagi efisiensi dari sumber daya manusia, alias melakukan PHK. Kemudian dari sisi demand, pemerintah diminta tetap menggelontorkan program jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat seperti Bansos, BSU dan BLT.

“Masyarakat yang tergerus daya belinya baik akibat kenaikan harga barang dan jasa ataupun karena berkurangnya pendapatan, dapat tetap melakukan konsumsi sehingga permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tidak mengalami perubahan signifikan,” kata Agus.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengungkapkan, meski suku bunga acuan Bank Indonesia naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih bisa menembus angka 5,17%.

Menurutnya, ekonomi Indonesia masih bisa bertahan meski dibayang-bayangi ketidakpastian global. Neraca transaksi berjalan terus mencatat surplus di Kuartal IV 2022, berkat harga komoditas yang tinggi. Meski demikian, ia mengingatkan pertumbuhan impor telah mengejar pertumbuhan ekspor.

Faisal memprediksi pelemahan ekspor diasumsikan masih berlanjut seiring dengan penurunan harga komoditas pada 2023. Sedangkan pertumbuhan impor akan terus menguat sebab didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat dan aktivitas investasi.

“Impor terus menguat di tengah pemulihan ekonomi yang kuat sementara ekspor berisiko melemah karena meningkatnya kekhawatiran akan resesi global,” tambahnya.

Faisal memprediksi, sektor modal dan keuangan akan terus menghadapi risiko penurunan ke depan. Hal itu disebabkan angka inflasi global yang terus naik, sehingga memaksa adanya kebijakan normalisasi moneter global yang lebih agresif. Hal itu akan memicu arus modal keluar (capital outflow) dan berisiko mempengaruhi portofolio investasi.

“Satu-satunya sumber arus masuk akan berasal dari investasi langsung, didorong oleh pemulihan ekonomi domestik yang solid dan keberhasilan industri hilir,” tandasnya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar as juga diperkirakan tidak akan selemah saat ini. Rupiah diprediksi akan menguat. “Kami memperkirakan nilai tukar Rupiah berada di sekitar Rp15.186/USD pada akhir tahun 2022, rata-rata sekitar Rp15.080/USD sepanjang tahun,” pungkasnya. (*)