Pemerintah Genjot Hilirisasi, 21 Proyek Senilai Rp40 Miliar Disepakati

Jakarta – Pemerintah tengah mempercepat hilirisasi industri nasional guna meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah menyepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.

“Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar. Untuk di tahun 2025 ada 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar USD40 miliar,” ujarnya, dikutip Selasa, 4 Maret 2025.

Baca juga : Ada Danantara, Hilirisasi Bisnis Perkebunan Negara Bisa Terakselerasi

Bahlil menjelaskan, salah satu proyek utama dalam program hilirisasi ini adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak (storage) di Pulau Nipah guna meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Penyimpanan minyak ini ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan amanat Peraturan Presiden,” bebernya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga berencana membangun kilang minyak (refinery) berkapasitas 500 ribu barel per hari. Fasilitas ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dan bertujuan memastikan pasokan energi nasional tetap stabil serta mengurangi ketergantungan impor.

Gasifikasi Batu Bara: Produksi DME untuk Substitusi LPG

Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG.

Menurut Bahlil, proyek ini akan dijalankan dengan pendekatan baru yang mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa bergantung pada investor asing.

Baca juga : Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp185 Triliun ke Sektor Hilirisasi Sepanjang 2024

“Sekarang kita tidak butuh investor negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden dengan memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya, sementara capex-nya semua dari pemerintah dan swasta nasional. Kemudian bahan bakunya dari kita, dan off taker-nya pun dari kita,” tegasnya.

Bahlil menyebutkan, proyek DME ini akan dikembangkan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Hilirisasi di Sektor Lain

Selain sektor energi, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina. Sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan pun turut menjadi bagian dari prioritas hilirisasi.

Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.

Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Kementerian ESDM Tengah Godok Aturan Efisiensi Energi

“Pasti ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Cukup banyak, angka-angkanya nanti kita akan umumkan pada kesempatan yang lain. Yang jelas, kita blending antara padat karya dan padat teknologi,” imbuh Bahlil.

“Tujuan investasi itu kan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi nasional kita,” pungkas Bahlil.

Pemerintah, kata Bahlil, optimistis bahwa dengan perencanaan matang dan dukungan dari berbagai pihak, proyek-proyek hilirisasi ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. (*)

Editor: Yulian Saputra