Darmin Sebut, Perang Dagang Picu Ekonomi Tiongkok Melambat di 2018
Jakarta– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia pada hari ini menggelar rapat koordinasi mengenali pelaksanaan Bantuan Sosial Non-tunai serta bantuan pangan non tunai (BPNT).
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, serta Direktur Utama Bank BRI Suprajarto.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah beserta jajaran membahas mengenai evaluasi BPNT pada tahun 2017 kemarin. Tak hanya itu, Pemerintah juga berniat untuk menambah angka penerima BPNT pada Febuari tahun ini.
“Kita tetap membicarakan rencana penambahan penerima bansos di bulan Februari nanti, kalau sudah beres yang penerima yang 1,2 juta, nanti ditambah 2,6 juta penerima yang bantuan non tunai,” ungkap Darmin di Kantor Kementerian Koordinator PMK Jakarta, Selasa 16 Januari 2018.
Darmin mengungkapkan, nantinya bantuan sosial tersebut akan disalurkan melalui kartu dan rekening akan dikelola oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Darmin menambahkan, nantinya kartu tersebut dapat digunakan untuk membeli beras dan juga telur sesuai dengan jumlah uang yang diberikan pemerintah.
Hingga saat ini, pihaknya di Pemerintahan juga terus melakukan koordinasi guna menyelesaikan program pemerintah tersebut. Darmin menyebutkan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi kembali pada bulan depan guna menyempurnakan target penyaluran BPNT.
“Memang masih akan ada rapat setelah selesai penyaluran yang tanggal 25 Januari nanti, setelah pengiriman tanggal 25 itu mungkin dua Minggu setelah itu akan ada rapat, mengevaluasi beres apa engga. Kalau beres ditambah 2,6 juta, dan itu persiapannya sudah jalan dari sekarang,” tukas Darmin.
Sebagai informasi, Pemerintah akan terus menggenjot angka penerimaan bansos non tunai pada akhir tahun ini yang ditargetkan akan menyentuh angka 10 juta penerima bantuan. (*)
Oleh Paul Sutaryono PADA 25 Maret 2026, Mahkamah Agung telah resmi melantik Friderica Widyasari Dewi… Read More
Poin Penting Askrindo menjalin kerja sama dengan Pemkab Bone untuk penjaminan suretyship dan asuransi umum… Read More
Poin Penting BRI Life dan RS Awal Bros Group meresmikan fasilitas rawat inap premium The… Read More
Poin Penting Jamkrindo membukukan laba sebelum pajak Rp1,28 triliun dan laba bersih Rp1,05 triliun di… Read More
Poin Penting Status Indonesia tetap di kategori Secondary Emerging Market versi FTSE Russell dan tidak… Read More
Poin Penting Ancaman siber di Indonesia meningkat tajam pada 2025, dengan jutaan serangan berhasil diblokir… Read More