Darmin Sebut, Perang Dagang Picu Ekonomi Tiongkok Melambat di 2018
Jakarta– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia pada hari ini menggelar rapat koordinasi mengenali pelaksanaan Bantuan Sosial Non-tunai serta bantuan pangan non tunai (BPNT).
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, serta Direktur Utama Bank BRI Suprajarto.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah beserta jajaran membahas mengenai evaluasi BPNT pada tahun 2017 kemarin. Tak hanya itu, Pemerintah juga berniat untuk menambah angka penerima BPNT pada Febuari tahun ini.
“Kita tetap membicarakan rencana penambahan penerima bansos di bulan Februari nanti, kalau sudah beres yang penerima yang 1,2 juta, nanti ditambah 2,6 juta penerima yang bantuan non tunai,” ungkap Darmin di Kantor Kementerian Koordinator PMK Jakarta, Selasa 16 Januari 2018.
Darmin mengungkapkan, nantinya bantuan sosial tersebut akan disalurkan melalui kartu dan rekening akan dikelola oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Darmin menambahkan, nantinya kartu tersebut dapat digunakan untuk membeli beras dan juga telur sesuai dengan jumlah uang yang diberikan pemerintah.
Hingga saat ini, pihaknya di Pemerintahan juga terus melakukan koordinasi guna menyelesaikan program pemerintah tersebut. Darmin menyebutkan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi kembali pada bulan depan guna menyempurnakan target penyaluran BPNT.
“Memang masih akan ada rapat setelah selesai penyaluran yang tanggal 25 Januari nanti, setelah pengiriman tanggal 25 itu mungkin dua Minggu setelah itu akan ada rapat, mengevaluasi beres apa engga. Kalau beres ditambah 2,6 juta, dan itu persiapannya sudah jalan dari sekarang,” tukas Darmin.
Sebagai informasi, Pemerintah akan terus menggenjot angka penerimaan bansos non tunai pada akhir tahun ini yang ditargetkan akan menyentuh angka 10 juta penerima bantuan. (*)
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More