Pemerintah Finalisasi Program Prioritas Presiden Terpilih di RAPBN 2025, Ini Dasar Pertimbangannya

Jakarta – Pemerintah terus melakukan finalisasi rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025. 

Hal tersebut diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Rencana Kerja  Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08).

Sri Mulyani menjelaskan, mengenai pembahasan awal dengan DPR, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF), posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR.

Baca juga : Dua Fraksi Dukung Program Makan Bergizi Gratis Masuk ke RAPBN 2025

“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” kata Menkeu, dinukil laman setkab.go.id, Senin, 5 Agustus 2024.

Ia menyebut, pembahasan RAPBN 2025 ini mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti.

Baca juga : Stafsus Kemenkeu Ungkap Skema Penyusunan RAPBN 2025 Transisi ke Pemerintahan Baru

“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dengan tim presiden terpilih. Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan. (*)

Editor : Galih Pratama