Jakarta – Pemerintah optimis dapat merealisasikan program penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM senilai Rp65 triliun hingga Rp80 triliun pada 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program penjaminan kredit modal kerja tersebut terwujud agar membantu para pelaku UMKM untuk bangkit dari tekanan pandemi virus Corona atau Covid-19.
“Penjaminan kredit untuk tahun ini berharap bisa lebih dari Rp65 triliun hingga Rp80 triliun bisa tersalurkan sehingga bisa dorong perekonomian terutama UMKM,” kata Sri Mulyani melalui video conference di Jakarta, Selasa 7 Juli 2020.
Pemerintah sendiri akan memberikan penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM hingga Rp100 triliun sampai tahun 2021. Pemerintah juga telah menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.
“Penjaminan modal kerja UMKM di-cover pemerintah 80% pinjaman modal kerja UMKM dan target penyaluran modal kerja UMKM yang dijamin ini Rp 100 triliun sampai 2021,” tambah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Tak hanya itu, saat ini pemerintah juga tengah mempersiapkan pemberian stimulus untuk sektor koperasi yang juga terdampak Covid-19. Targetnya, dalam bulan ini pemerintah akan menyelesaikan penghitungan dan segera memberikan bantuan kepada sektor tersebut.
Dengan berbagai stimulus yang telah dilaksanakan Pemerintah, Luhut berharap perekonomian nasional dapat pulih dan bangkit dari pelemahan akibat pandemi covid-19 pada kuartal ketiga tahun 2020. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More