Pemerintah Dorong Insentif Kebijakan Kementerian Untuk Disabilitas

Jakarta – Pemerintah mengaku akan terus mendorong Kementerian dan Lembaga di daerah maupun pusat untuk memberikan insentif kebijakan bagi penyandang disabilitas agar dapat bekerja seperti masyarakat pada umumnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara perayaan Hari Disabilitas Internasional 2019. Dirinya mengatakan, hak disabilitas harus dapat dipenuhi oleh negara termasuk hak mendapatkan fasilitas untuk mempermudah aktifitas.

“Saat ini yang sedang diupayakan adalah mendorong koordinasi dan sinkronisasi program lintas kementerian dan lembaga, dan mengupayakan adanya insentif untuk disabilitas,” kata Ma’ruf di Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.

Tak hanya didunia kerja, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan insentif bagi sistem pendidikan terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya melalui strategi sosialisasi yang komprehensif untuk mengurangi stigma dan memberikan materi pendidikan yang inklusif dalam pembelajaran.

Ditemui ditempat yang sama, Kito Rato yang merupakan salah satu mitra program CSR PermataBank yang sebagian besar pendirinya merupakan lulusan Disable Associate Program dari PermataBank mengaku cukup optimis dalam menjalankan bisnis.

Selain itu, ia mendorong para penyandang disabilitas untuk tetap percaya diri dan mengikuti berbagai pelatihan yang bisa mendukung keahlian mereka.

“Kito Rato menjadi ajang pembuktian bahwa penyandang disabilitas seperti kami bisa mandiri, berprestasi, bahkan mampu berwirausaha seperti anak muda lainnya.” ujar Saldi yang merupakan saah satu pemilik Kito Rato.

Sebagai informasi saja, menurut data yang diambil dari Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS pada 2015, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia. Hampir setengah dari jumlah tersebut adalah penyandang disabilitas ganda. (*)

Editor: Rezkiana Np