Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemerintah untuk dapat menerapkan program sertifikasi aset informal sebagai agunan pinjaman perbankan seperti yang telah diterapkan beberapa pemerintah daerah. Hal ini guna membuka dan memperluas akses masyarakat ke lembaga keuangan,
“Untuk hak kepemilikan tanah, sertifikasi ini pada dasarnya memanfaatkan aset nonformal yang disertifkasi menjadi aset formal. Sehingga, bisa dijadikan agunan (pinjaman) untuk membuka akses keuangan bagi masyarakat,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.
Sejatinya, langkah mensertifikasi barang-barang nonformal sudah diterapkan beberapa pemerintah daerah dalam upaya memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman dari perbankan. “Sertifikasi seperti itu sebetulnya bukan cuma pada tanah, bisa seperti sapi hingga sepeda. Artinya, aset-aset informal bisa dioptimalkan untuk membuka akses keuangan,” tukas Muliaman.
Dia mencontohkan, salah satu daerah yang saat ini menerapkan sertifikasi pada hewan ternak dilakukan oleh Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat. “Di Sumatera Barat, sapi, kerbau atau hewan ternak lain disertifikasi. Selanjutnya, sertifikat itu dijadikan agunan,” katanya.
Pada dasarnya, lanjut dia, pengembangan ekonomi nasional yang bisa bertumbuh secara berkesinambungan harus memenuhi aspek akses keuangan yang merata dan ekonomi berkeadilan. “Perluasan akses keuangan menjadi penting untuk menciptakan ekonomi berkeadilan,” papar Muliaman. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Pemerintah perpanjang penempatan dana SAL Rp200 triliun hingga September 2026 untuk menjaga likuiditas… Read More
Poin Penting Harga emas Antam, Galeri24, dan UBS kompak naik pada 24 Februari 2026 di… Read More
Poin Penting Rupiah dibuka melemah 0,20% ke level Rp16.835 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya… Read More
Poin Penting Bank INA optimistis mampu melampaui target pertumbuhan kredit 8–12 persen dari OJK dengan… Read More
Poin Penting IHSG dibuka menguat 0,36% ke level 8.425,94 dengan nilai transaksi Rp415,39 miliar dan… Read More
Poin Penting OJK siapkan penghapusan KBMI I dan mendorong bank bermodal inti Rp3 triliun–Rp6 triliun… Read More