Pemerintah Diimbau Tidak Bergantung Pada Capital Inflow

Jakarta – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mendorong pemerintah untuk tidak bergantung pada capital inflow karena akan menjadi liabilitas di masa yang akan datang dan akan menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).

Sebagai informasi, capital inflow terdiri dari investasi langsung (modal ekuitas dan utang), investasi portofolio (modal ekuitas dan utang), derivatif finansial, dan investasi lainnya.

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengatakan investasi langsung dan investasi portofolio berbasis utang tentunya akan diikuti dengan kewajiban pembayaran bunga.

“Investasi berbasis utang harus diwaspadai karena dalam jangka panjang akan menjadi liabilitas dan memberikan pengaruh terhadap neraca pembayaran. Oleh karena itu, utang tersebut harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif,” katanya, Senin, 16 Mei 2019.

Selain harus menjaga NPI, pemerintah lanjutnya juga harus terus memperbaiki neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dengan cara menekan impor dan menggenjot ekspor.

Khawatirnya, peningkatan surplus neraca perdagangan yang terjadi pada tiga bulan awal tahun ini tidak dapat ditingkatkan atau bahkan tidak dapat dipertahankan secara terus menerus. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka stabilitas likuiditas

Adapun beberapa sektor yang memperberat CAD adalah jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi dan jasa bisnis lainnya.

Seperti yang diketahui, data Bank Indonesia menyebutkan NPI kuartal I/2019 surplus sebesar US$2,4 miliar. Meskipun demikian, nilai tersebut turun apabila dibandingkan dengan surplus kuartal IV/2018 sebesar US$5,4 miliar. Sementara itu, defisit CAD kuartal I/2019 menunjukkan perbaikan, yakni sebesar US$7 miliar atau setara 2,6% dari produk domestik bruto.

“Hal ini harus dipahami dengan baik oleh pemerintah terutama Kementerian Perdagangan sehingga dapat direspons dengan kebijakan-kebijakan yang cepat,” ucapnya.

Salah satu yang menjadi fokus Arif ialah defisit neraca jasa yang disebabkan oleh jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. Mengacu pada data Bank Indonesia, pada kuartal I/2019 sektor tersebut menyumbang defisit sebesar US$338,84 juta.

Menurutnya, hal itu bisa dicegah apabila penggunaan aplikasi anak bangsa terus didorong, sehingga tidak perlu lagi bergantung terhadap aplikasi-aplikasi luar negeri seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya.

Berdasarkan penelusuran KEIN, tercatat banyak start-up buatan anak bangsa yang juga memiliki fungsi yang sama dengan aplikasi-aplikasi luar negeri tersebut.

Sebut saja Call Indonesia atau callind, yang merupakan aplikasi messenger buatan wanita muda asal Jawa Tengah. Kemudian, Indonesia pernah diwarnai oleh Koprol, aplikasi sejenis yahoo messenger yang kemudian diakusisi oleh Yahoo.

“Kalau pun memang harus mengimpor telekomunikasi, komputer, dan informasi, jangan untuk kegiatan yang tidak produktif, akan tetapi pemanfaataan teknologi tersebut harus dapat diarahkan untuk mendukung perusahaan berbasis teknologi karya anak bangsa,” ujar Arif.

Oleh karena itu, mengacu pada permasalahan di atas, sambungnya, pemerintah harus memperkuat NPI dan CAD secara struktural. Pasalnya arus modal asing bersifat volatile dan berimplikasi pada peningkatan liabilitas dalam jangka panjang. Instrumen utang dan ekuitas memiliki konsekuensi pada membengkaknya pendapatan primer.

“Dengan demikian, pemerintah harus fokus ke perbaikan struktural yang fundamental melalui investasi yang produktif sehingga berimplikasi pada ekspor barang dan jasa dan pada akhirnya memperbaiki neraca dagang dan jasa,” tutup Arif. (*)