Pemerintah Bisa Gunakan Anggaran On Call Rp4 Triliun Tangani Banjir Sumatra

Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penanganan bencana banjir di Sumatra dan Aceh.

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ujar Said, dinukil laman DPR, Kamis, 4 Desember 2025.

Ia menuturkan, dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Pemanfaatan itu, bisa dilakukan mengingat jumlah korban meninggal dan luka berpotensi terus bertambah, serta ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. 

“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca juga : Banjir Sumatera, Dony Oskaria Minta BUMN Turun Tangan dan Kapolda Usut Pembalakan Liar

Lanjutnya, anggaran on call juga dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyears, yakni anggaran pada 2026 dan seterusnya karena kebutuhan program ini sangat besar. 

Kebutuhan rehabilitasi tersebut seperti untuk memulihkan berbagai layanan umum, yakni rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah dan berbagai infrastruktur dasar lainnya. 

Sementara itu, kebutuhan rekonstruksi dapat digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, hingga pasar yang rusak. 

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” ungkapnya 

Untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, Said juga meminta pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional guna menangani becana di Aceh, Sumut dan Sumbar tersebut. 

Baca juga : Begini Langkah Proaktif Jokowi Tangani Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Dalam jangka pendek, kata dia, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan.

“Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’ di pertokoan dan gudang Bulog,” katanya. 

Ia meyakini kondisi warga yang belum mendapatkan layanan tanggap darurat layak memicu tindakan tersebut.

“Tindakan itu merupakan upaya mempertahankan hidup mereka. Saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,”ungkapnya. 

Said juga meminta pemerintah menyegerakan kebutuhan tanggap darurat lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk tempat tinggal sementara, suplai kebutuhan makanan, mandi cuci kakus (MCK), selimut dan pakaian. (*)

Editor: Galih Pratama