Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke BLT, Begini Kata Penasihat Ekonomi Prabowo

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana akan mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Meski begitu, terjadi kekhawatiran jika nantinya pemberian BLT kepada masyarakat tidak tepat sasaran.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya memiliki data yang valid untuk mendata penerima BLT tersebut.

Misalnya saja, kata Bambang, data pelanggan listrik 450-950 VA (volt ampere) yang menunjukkan rumah tangga berpendapatan rendah, hingga data dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Baca juga: BLT Mitigasi Risiko Pangan Tak Kunjung Cair, Airlangga Ungkap Alasannya

“Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan seingat saya dulu waktu masih menteri itu 100 juta orang lah yang terima ini juga sudah data yang bagus kan, berarti mereka adalah yang dibantu, nah jadi kita sudah punya sebenarnya, basis datanya tinggal, ya kita bikin master data untuk menunjukan keluarga ini kategorinya under poverty line, yang ini near poor, dan aspiring middle class,” ujar Bambang dalam Konferensi Pers, Indonesia Energy Transition Dialogue, Senin, 4 November 2024.

Menurutnya, subsidi untuk masyarakat lebih baik diberikan dalam bentuk BLT dibandingkan dengan subsidi BBM. Pasalnya, subsidi BBM lebih berpotensi tidak tepat sasaran.

Dia memberi contoh, misalnya di tempat pengisian BBM atau pom bensin saja, banyak masyarakat yang mengantre BBM subsidi untuk mendapat harga yang murah dan seolah-olah itu langka. Sehingga, BBM bersubsidi tidak bisa dibatasi lagi yang membuat anggaran subsidi membengkak.

Baca juga: Transisi Energi, Pertamina Tetap Layani BBM

“Solusi paling ideal daripada kita memberikan subsidi kepada barang lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan. Ya mungkin tidak 100 persen akurat, jadi lebih baik kita berikan kepada data yang at least kita punya keyakinan 90 persen akurat dari pada kita mengikuti gaya lama, karena kalau saya bisa lihat di Pom Bensin, yang beli itu mobil-mobil yang seharusnya tidak mensubsidi Petalite,” jelasnya. (*)

Editor: Galih Pratama