Pemerintah Bakal Suntik Modal Jiwasraya Rp22 Triliun

Jakarta — Komisi VI DPR-RI dan Kementerian BUMN sepakat untuk menyuntikan modal senilai Rp22 triliun untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menjelaskan, PMN sebesar Rp22 triliun disuntikan melalui PT BPUI yang nantinya membentuk anak usaha dengan nama IFG Life. Dimana PMN akan dibagi dua tahap, yakni Rp12 triliun untuk tahun anggaran 2021 sementara sisanya Rp10 triliun untuk tahun 2022.

“Dalam usaha melaksanakan restrukturisasi tersebut akan diberikan penambahan modal kepada BPUI sebesar yang diajukan nanti akan kita bahas Rp12 triliun pada tahun anggaran 2021, itu tahap pertama. Kemudian Rp10 triliun pada tahun 2022 untuk mendirikan satu anak perusahaan asuransi jiwa baru yang akan menerima pengalihan hasil restrukturisasi polis asuransi di Jiwasraya,” jelas Aria di Gedung DPR Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020.

Aria mendambahkan, perusahaan asuransi  ini nantinya akan melakukan pengalihan hasil restrukturisasi polis tradisional dalam bentuk penyesuaian suku bunga, dan JS saving plan dalam bentuk seluruh nilai tunai ke IFG Life yang dicicil bertahap.

Sebelumnya Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjaatmadja juga memastikan kementerian dan manajemen Jiwasraya akan mulai menjalankan opsi restrukturisasi kepada nasabah mulai November nanti. Proses restrukturisasi ini diharapkan dapat selesai pada Maret 2021 sehingga proses pengalihan nasabah ini bisa dilakukan secepatnya.

“Kami sedang berdiskusi dengan OJK kami harapkan selambatnya Desember berdiri. Kalau nanti berdiri Desember mungkin mulai bulan Maret kita sudah mulai memindahkan,” kata Kartika.

Aria kembali menambahkan, dengan skema ini kedepannya diharapkan bisa memberikan kepastian kepada pemegang polis.

“Diharapkan dari skema dapat memberikan kepastian pemenuhan kewajiban polis sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan para pemegang polis dengan program yang akan ditentukan oleh Kementerian BUMN,” tukas Aria. (*)