Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bakal segera rampung dalam waktu dekat ini. Dimana hingga saat ini seluruh beleid turunan yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sedang tahap finalisasi.
Jokowi berharap, implementasi dari beleid tersebut akan berjalan dengan baik. Sehingga tujuan UU Cipta Kerja bisa terwujud untuk menciptakan lapangan kerja dan investasi.
“Saat ini PP dan Perpres sudah pada tahap finalisasi dan mungkin beberapa minggu ke depan akan segera selesai,” ujar Jokowi dalam sambutan webinar Economic Recovery, Rabu 27 Januari 2021.
Selain itu, kata dia, ke depannya investasi Indonesia diharapkan semakin meningkat dengan proyek ramah lingkungan, produk yang ramah lingkungan, hingga ekonomi hijau.
“Investasi juga kelihatan meningkat setelah UU Cipta Kerja, ramah lingkungan juga harus kita ke depankan, ramah lingkungan dan ramah invetsasi harus kita lakukan, green product, green economy, low carbon dan eficient akan jadi tren ke depan,” kata Presiden.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah menambah delapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, penambahan aturan itu untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
“Total regulasi dibuat adalah 52 peraturan pelaksanaan terdiri dari 48 PP dan empat Perpres,” ucap Airlangga. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta – Sejumlah komunitas otomotif mengapresiasi kinerja Satgas Nataru Pertamina dalam menjaga ketersedian pasokan bahan… Read More
Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendorong ekspor gula aren Indonesia yang semakin… Read More
Jakarta - Karcher Indonesia menghadirkan solusi kebersihan rumah tangga dalam ajang Big Bang Festival 2024,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sesuai program yang dicanangkan… Read More
Jakarta – Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk 2025. Hal ini ditetapkan dengan… Read More
Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris PT PLN (Persero), Aminuddin… Read More