Jakarta– Pemerintah pada saat ini tengah menggencarkan program sertifikasi tanah. Program ini dijalankan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas hak tanah. Selain itu, program ini dijalankan juga untuk mendekatkan masyarakat dengan akses modal perbankan.
Tak tanggung-tanggung, pada tahun ini Pemerintah bahkan optimis dapat memberikan 7 juta sertifikat kepada masyarakat yang berhak mendapatkan.
“Dari dulu setiap tahun hanya mampu berikan 500 sertifikat setiap tahun. Namun Tahun 2017 5 juta sertifikat diberikan ke masyarakat dan kita mampu. Tahun ini kita targetkan 7 juta sertifikat dan tahun depan 9 juta tapi kita selalu cek dan awasi terus,” ungkap Presiden Jokowi saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ritz-Carlton Jakarta, Kamis 18 Januari 2018.
Dirinya optimis, target tersebut dapat diraih asalkan seluruh pihak baik dari pemerintah pusat maupun daerah mampu untuk berkerjasama untuk rakyat.
Jokowi juga menjelaskan, Pemerintahan sebelumnya telah mencanangkan angka pemberian sertifikat sebesar 126 juta sertifikat , namun dalam realisasinya pada masa yang lalu penyalurannya masih lambat. Oleh karena itu pada masa pemerintahannya, Jokowi ingin segera menuntaskan target tersebut.
“Dari yang sebelumnya angkanya besar dari 126 juta sertifikat yang akan diberikan, baru 46 juta di akhir 2016 lalu. Artinya masih 80 juta yang belum. Kalau terus terusan setahun hanya 500 berarti kita butuh 100 tahun lagi untuk selesaikan, oleh karena itu kita harus genjot terus,” jelas Jokowi.
Dirinya berharap, dengan semakin banyaknya sertifikat yang telah di terbitkan Pemerintah untuk masyarakat, maka masyarakat akan dengan mudah mengakses layanan perbankan. Selain itu, dengan semakin banyaknya yang masyarakat yang mengakses bank, maka diharap akan semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. (*)
Jakarta - HSBC memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,1 persen pada 2025. Chief… Read More
Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing, yakni… Read More
Jakarta - Komisi VI DPR bakal memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food terkait hilangnya 147… Read More
Jakarta – Pemerintah akan mempersulit urusan administrasi bagi masyarakat pengemplang pajak, salah satunya, yakni pembuatan paspor. Ketua… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait dengan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)… Read More
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai… Read More