Moneter dan Fiskal

Pemerintah Bakal Bikin Skema Baru Penyaluran BLT, Ini Bocorannya

Jakarta – Pemerintah menyatakan tengah menyusun sistem atau skema baru agar bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran dan hanya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tertentu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, nantinya penerima BLT harus membuka akun bank khusus untuk menerima transfer dana dari pemerintah.

“Dia harus buka bank account dia nanti, dan juga boleh kita target dan dia harus membelanjakan uang ini dengan apa namanya arahan pemerintah,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta dikutip, Jumat, 10 Januari 2025.

Baca juga: BLT Mitigasi Risiko Pangan Tak Kunjung Cair, Airlangga Ungkap Alasannya

Luhut menjelaskan bahwa skema dari pemberian BLT tersebut akan menggunakan skema barcode agar memastikan bantuan diterima tepat sasaran. Di mana perputaran uang BLT akan beredar di desa-desa, sehingga akan mendorong perekonomian daerah.

“Misalnya di desa itu dia beli telur gini dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan bagian barcode-nya dibuat,” jelasnya.

Luhut menambahkan bahwa sistem ini membantu pemerintah untuk memantau penggunaan dana secara transparan dan mencegah penyalahgunaan. Sistem akan dikembangkan sepenuhnya oleh anak-anak bangsa dengan melibatkan sekitar 300 orang yang bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Peruri, dan Telkom.

Baca juga: Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke BLT, Begini Kata Penasihat Ekonomi Prabowo

Presiden Prabowo Subianto pun telah setuju untuk bertemu dengan para pengembang sistem ini dalam beberapa pekan ke depan, setelah platform mulai beroperasi.

“Sistem ini sudah mulai terbentuk, jadi ingat sekali lagi, sistem ini bukan sistem baru, ini semua anak Indonesia dan tidak seperti e-KTP yang mau tender sekian triliun, enggak ada itu,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Mandiri Sekuritas Siap Bawa Emiten IPO dengan Free Float 15 Persen

Poin Penting OJK menetapkan free float minimum saham menjadi 15 persen, naik dari 7,5 persen,… Read More

8 mins ago

Bos BRI Kasih Bocoran Besaran Dividen Tahun Buku 2025

Poin Penting BRI membuka peluang rasio dividen 2025 lebih tinggi, didukung CAR kuat di level… Read More

32 mins ago

Grab Borong Saham Superbank Rp285,5 Miliar, Kepemilikan Jadi 15,04 Persen

Poin Penting Grab melalui A5-DB Holdings menambah kepemilikan saham Superbank (SUPA) sebanyak 253,91 juta saham… Read More

44 mins ago

LPDP Masih Hitung Nilai Pengembalian Dana Beasiswa AP

Poin Penting LPDP masih menghitung total dana beasiswa yang harus dikembalikan alumni AP, termasuk pokok… Read More

44 mins ago

Neraka Neraca Pembayaran: Ekonomi Nasional Bisa Meleleh

Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga BANK Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia… Read More

2 hours ago

Bos Mandiri Sekuritas: Likuiditas, Transparansi, dan Free Float Jadi Kunci Tarik Investor Asing

Poin Penting Reformasi OJK dan BEI diyakini memperkuat pasar modal, meningkatkan transparansi, tata kelola, dan… Read More

2 hours ago