Ilustrasi penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT/istimewa
Jakarta – Pemerintah menyatakan tengah menyusun sistem atau skema baru agar bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran dan hanya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tertentu.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, nantinya penerima BLT harus membuka akun bank khusus untuk menerima transfer dana dari pemerintah.
“Dia harus buka bank account dia nanti, dan juga boleh kita target dan dia harus membelanjakan uang ini dengan apa namanya arahan pemerintah,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta dikutip, Jumat, 10 Januari 2025.
Baca juga: BLT Mitigasi Risiko Pangan Tak Kunjung Cair, Airlangga Ungkap Alasannya
Luhut menjelaskan bahwa skema dari pemberian BLT tersebut akan menggunakan skema barcode agar memastikan bantuan diterima tepat sasaran. Di mana perputaran uang BLT akan beredar di desa-desa, sehingga akan mendorong perekonomian daerah.
“Misalnya di desa itu dia beli telur gini dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan bagian barcode-nya dibuat,” jelasnya.
Luhut menambahkan bahwa sistem ini membantu pemerintah untuk memantau penggunaan dana secara transparan dan mencegah penyalahgunaan. Sistem akan dikembangkan sepenuhnya oleh anak-anak bangsa dengan melibatkan sekitar 300 orang yang bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Peruri, dan Telkom.
Baca juga: Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke BLT, Begini Kata Penasihat Ekonomi Prabowo
Presiden Prabowo Subianto pun telah setuju untuk bertemu dengan para pengembang sistem ini dalam beberapa pekan ke depan, setelah platform mulai beroperasi.
“Sistem ini sudah mulai terbentuk, jadi ingat sekali lagi, sistem ini bukan sistem baru, ini semua anak Indonesia dan tidak seperti e-KTP yang mau tender sekian triliun, enggak ada itu,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More