tax amnesty
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah berencana melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II.
Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut nantinya akan masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
“Itu yang diatur memang ada di dalamnya PPN, termasuk PPh orang per orang, pengurangan tarif PPh Badan dan terkait PPN barang/jasa, PPnBM, UU Cukai, dan terkait carbon tax, lalu ada terkait dengan pengampunan pajak. Hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR,” ujar Airlangga saat Halal Bihalal dengan media, Rabu 19 Mei 2021.
Dirinya juga mengatakan Presiden Jokowi telah berkirim surat ke DPR RI agar beleid tersebut segera dibahas. Revisi beleid RUU KUP sendiri rencananya juga akan memuat sejumlah aturan perpajakan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), cukai, hingga pengampunan pajak.
Sebagai informasi saja, wacana Tax amnesty jilid kedua kembali bergulir di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Langkah tax amnesty ini dinilai bisa mendorong penerimaan perpajakan yang tertekan akibat pandemi COVID-19. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More