Harga Batubara Melambung, Beban PLN Rawan Membengkak
Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya di pemerintahan terus mengawasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT PLN (Persero) guna menghindari indikasi beban keuangan yang dikhawatirkan gagal bayar.
Dirinya juga mengaku akan terus berkoordinasi antarkementerian guna mengawasi kinerja keuangan PLN dalam waktu mendatang yang diprioritaskan untuk membangun 35.000 Megawatt (MW) pada tahun 2025.
“Tugas dari Kemkeu melakukan pemantauan tehadap prioritas yang disampaikan Presiden, tapi tetap menjaga resiko agar tetap terkendali kami adalah kami koordinasi secara langsung bersama Kementrian ESDM, Kementerian BUMN dan Dirut PLN dalam rangka mendukung PLN 35.000 MW,” pada Konferensi Pers KSSK di Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.
Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya di Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian. Termasuk dengan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN. Pasalnya utang PLN dapat berdampak pada beban keuangan negara jika tidak dipantau dan lakukan perbaikan secara berkala.
“Kami akan terus pantau kas negara dan bekerja sama dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN meyakinkan bahwa PLN bisa membayar utang kembali bisa dijaga secara baik,” tukas Sri Mulyani. (*)
Poin Penting Dana abadi LPDP mencapai Rp180,8 triliun, dengan alokasi terbesar untuk pendidikan Rp149,8 triliun,… Read More
Poin Penting PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melakukan penelusuran menyeluruh atas dugaan tindak pidana yang… Read More
Poin Penting ISEI dorong kebijakan berbasis praktik lapangan melalui ISEI Industry Matching bersama YDBA untuk… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menyiapkan Rp44 triliun uang tunai untuk ATM/CRM selama 24 Februari-25 Maret… Read More
Poin Penting LPDP menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang ditimbulkan alumni berinisial DS dan menilai… Read More
Poin Penting Riset LPEM FEB UI: kontribusi AdaKami ke PDB 2024 Rp6,95–Rp10,96 triliun, berdampak ke… Read More