Pemerintah Awasi Potensi Gagal Bayar PLN

Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya di pemerintahan terus mengawasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT PLN (Persero) guna menghindari indikasi beban keuangan yang dikhawatirkan gagal bayar.

Dirinya juga mengaku akan terus berkoordinasi antarkementerian guna mengawasi kinerja keuangan PLN dalam waktu mendatang yang diprioritaskan untuk membangun 35.000 Megawatt (MW) pada tahun 2025.

“Tugas dari Kemkeu melakukan pemantauan tehadap prioritas yang disampaikan Presiden, tapi tetap menjaga resiko agar tetap terkendali kami adalah kami koordinasi secara langsung bersama Kementrian ESDM, Kementerian BUMN dan Dirut PLN dalam rangka mendukung PLN 35.000 MW,” pada Konferensi Pers KSSK di Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.

Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya di Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian. Termasuk dengan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN. Pasalnya utang PLN dapat berdampak pada beban keuangan negara jika tidak dipantau dan lakukan perbaikan secara berkala.

“Kami akan terus pantau kas negara dan bekerja sama dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN meyakinkan bahwa PLN bisa membayar utang kembali bisa dijaga secara baik,” tukas Sri Mulyani. (*)