Pemerintah Anggarkan Rp451 Triliun untuk Program PEN 2022

Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp451 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan seperti kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor.

“Bapak Presiden tadi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan PEN. Terkait PEN ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp451 triliun dan itu terbagi menjadi tiga, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta.

Airlangga memaparkan, salah satu penggunaan anggaran ini adalah untuk memperpanjang insentif fiskal properti berupa PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) sampai dengan Juni 2022. Rumah susun/rumah tapak yang nilainya Rp2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50% dan diperhitungkan sejak awal kontrak, dan diharapkan rumah bisa diselesaikan dalam waktu sembilan bulan. Kemudian, properti yang harga jualnya Rp2-5 miliar mendapatkan PPN DTP sebesar 25%.

Anggaran program berikutnya adalah pemberian fasilitas tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) khusus sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah Rp200 juta seperti mobil low cost green car atau LCGC.

“PPnBM-nya sekarang adalah 3% di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas nol% artinya 3% ditanggung pemerintah, di kuartal kedua itu 2% ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga adalah 1% ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3%,” ujar Airlangga.

Sementara untuk otomotif dengan harga Rp200-250 juta yang tarif PPnBM-nya 15 persen, Airlangga menjelaskan, PPnBM akan ditanggung pemerintah sebesar 50 persen di kuartal pertama. “Di kuartal pertama diberikan 50% ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5% dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15 persen,” ucapnya.

Program lainnya yang telah disetujui adalah strategi front loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL)/warung dan nelayan. Airlangga mengungkapkan jumlah peserta diprediksi sebesar 2,76 juta orang. Rinciannya adalah 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan/penduduk miskin ekstrem. Besaran yang diberikan sebesar Rp600 ribu per penerima. (*)

 

Editor: Rezkiana Np