Ilustrasi: Program Makan Bergizi Gratis. (Foto: istimewa)
Jakarta – Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengalokasikan sebesar Rp124,4 triliun untuk ketahanan pangan. Salah satunya difokuskan untuk program makan bergizi gratis.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, 16 Agustus 2024.
“Anggaran ketahanan pangan menjadi perhatian dari presiden terpilih. Kita mengalokasikan Rp124,4 triliun dari mulai sisi pra produksi, produksi, distribusi, pemasaran, hingga di sisi konsumen, yaitu dari sisi makanan bergizi, kartu sembako, maupun stabilitas harga,” ucap Menkeu.
Baca juga: Sah! Program Makan Bergizi Gratis Masuk Anggaran Pendidikan 2025
Dari sisi pra produksi, dirinya menjelaskan bahwa, anggaran ketahanan pangan akan digunakan untuk bantuan alat tangkap, subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga bantuan benih ikan dan pangan.
“Dari sisi produksi akan ada tiga food estate lokasinya di Kalteng (Kalimantan Tengah), Sumut (Sumatera Utara), dan NTT (Nusa Tenggara Timur), dan pencetakan sawah baru, ini akan mengembangkan kawasan padi, jagung, dan tadi infrastruktur seperti bendungan, jaringan irigasi,” ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Defisit RAPBN 2,53 Persen Sudah Pertimbangkan Program Prioritas Prabowo
Dari sisi pemasaran, alokasi tersebut akan digunakan untuk cadangan pangan pemerintah, subsidi cadangan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pemberian KUR UMKM.
“Kita juga akan memberikan melalui kur UMKM, terutama untuk UMKM maupun untuk petani yang sudah selalu dikoordinasikan dengan Pak Menko selama ini. Gerakan pangan murah di 39 lokasi akan dilakukan. Terutama pada saat biasanya masa-masa panceklik,” kata Sri Mulyani. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More