Jakarta – Untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan negara, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan menerbitkan 7 SBN Ritel di 2022. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menyebut, target awal dari penerbitan SBN Ritel tahun depan akan mencapai Rp100 triliun.
“Tahun ini, kita menerbitkan 6 kali SBN Ritel plus 1 kali CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk Ritel). Untuk 2022 kurang lebih sama, tetapi kami tingkatkan targetnya menjadi Rp100 triliun. Kami akan tetap fleksibel karena fleksibilitas harus tetap dijaga,” jelas Luky pada paparan virtualnya, Senin, 13 Desember 2021.
Menurutnya, pemerintah akan terus memantau kondisi pasar dan respon investor terkait dengan penerbitan SBN Ritel. Selain itu, kebutuhan kas negara juga menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga target tersebut masih bisa bertambah maupun berkurang.
Jika dilihat dari tahun ke tahun, SBN Ritel semakin menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen investasi. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir mengungkapkan jumlah penerbitan SBN Ritel terus mengalami peningkatan sejak 2017 hingga 2021.
Tahun ini, penerbitan SBN Ritel mampu mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp97 triliun. Sebagian besar investor tersebut adalah Generasi X dan Milenial. “Ini artinya SBN Ritel kita menjadi pilihan yang favorable bagi masyarakat,” tutup Riko. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More