Moneter dan Fiskal

Pemerintah Ajak WNI di London Ikut Program Amnesti Pajak

London–Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) kembali melakukan sosialisasi Amnesti Pajak kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di luar negeri.

Setelah sebelumnya dilakukan di Singapura dan Hongkong, kali ini kegiatan Indonesia Business Outlook mengambil lokasi di Millenium Hotels and Resorts London. Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 orang Pengusaha dan Masyarakat Indonesia di London dan sekitarnya.

Dalam acara sosialisasi tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad menyampaikan tentang perkembangan perekonomian dan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara emerging market lainnya. Sehingga dipandang, bahwa program Amnesti Pajak yang digulirkan pemerintah untuk menarik investasi di Indonesia sangatlah tepat waktunya.

“Program Amnesti Pajak adalah awal terbangunnya kebijakan perpajakan yang lebih sehat di Indonesia,” ujar Muliaman dalam keterangannya di London, Kamis, 8 September 2016.

Muliaman mengatakan, pemerintah akan melakukan perombakan menyeluruh dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih menarik di masa yang akan datang. Menurutnya, industri keuangan di Indonesia sangat siap sebagai gateway dan diyakini bahwa industri keuangan nasional bisa menjadi partner pengusaha untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di Indonesia.

Dalam acara Indonesia Business Outlook tersebut, mewakili Ketua Himbara, Susi Liestiowaty menambahkan, Himbara mendukung penuh dalam menyukseskan program Amnesti Pajak yang sedang berlangsung dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Himbara yang beranggotakan Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN dinyatakan siap menjadi mitra strategis baik untuk penyetoran uang tebusan maupun untuk repatriasi dana dan investasi di Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar Repubik Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, Rizal Sukma di tempat yang sama, mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan amnesti pajak dengan sebaik-baiknya dan ikut berperan serta dalam upaya mewujudkan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Sumber Daya Manusia melalui program Amnesti Pajak.

Sebagai bentuk dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di London dan sekitarnya untuk memanfaatkan Amnesti Pajak, KBRI di London membuka layanan perpajakan yang meliputi layanan e-registration untuk memperoleh NPWP, e-filing untuk pelaporan SPT Tahunan PPh, dan penerimaan surat pernyataan dan konsultasi Amnesti Pajak.

Di samping layanan tersebut, KBRI di London juga membuka layanan konsultasi melalui telepon di nomor +447455819489 dan juga melayani konsultasi melalui surat elektronik (email) di alamatamnestipajak.london@indonesianembassy.org.uk. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

32 mins ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

41 mins ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

57 mins ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

1 hour ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

4 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

4 hours ago