Pembiayaan Syariah 2026 Diproyeksi Melejit, Ekonom BSI Soroti “Alarm” NPF Mikro

Poin Penting

• Pembiayaan perbankan syariah diproyeksi tumbuh dua digit pada 2025–2026, masing-masing menjadi Rp709,6 triliun (10,27 persen) dan Rp794 triliun (11,89 persen)
• Permintaan usaha dan konsumer mendorong akselerasi pembiayaan, namun BSI mengingatkan risiko kualitas pembiayaan mikro masih perlu diwaspadai
• Kontribusi swasta menjadi kunci keberlanjutan pembiayaan syariah, sementara DPK juga tumbuh stabil hingga 12,35 persen, mendekatkan market share perbankan syariah ke target 10 persen.

Jakarta – Pembiayaan perbankan syariah diproyeksikan kembali mencatat pertumbuhan dua digit pada 2025–2026. Berdasarkan proyeksi ekonomi yang disusun oleh Office of Chief Economist (Kantor Ekonom) PT Bank Syariah Indonesia (BSI), pembiayaan bank syariah pada 2025 diperkirakan mencapai Rp709,6 triliun, naik 10,27 persen dari estimasi 2024 sebesar Rp643,5 triliun. Sedangkan, tahun 2026 angka itu kembali tumbuh 11,89 persen menjadi Rp794,0 triliun.

Pertumbuhan ini mencerminkan optimisme sektor keuangan syariah yang terus menguat, didorong basis nasabah yang bertambah dan perluasan ekosistem halal.

Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo mengatakan bahwa percepatan pembiayaan syariah tidak terlepas dari naiknya permintaan di segmen usaha dan konsumer, serta pendalaman pasar keuangan syariah. Namun, ia menyoroti bahwa ekspansi yang agresif perlu dibarengi kewaspadaan terhadap risiko kualitas pembiayaan.

Baca juga: Begini Dukungan BSI dalam Pembiayaan UMKM untuk Dapur Program MBG

“Tahun ini agak menarik. Awalnya tekanan itu ada di korporasi, lalu muncul efek lanjutan di belakang terutama di sektor mikro. Jadi memang perlu ada penanganan khusus di pembiayaan mikro,” ujar Banjaran, dalam acara BSI Sharia Economic Outlook 2026 bertema “Indonesia 2026: Resilient, Bold, and Promising”, Kamis, 4 Desember 2025.

Selain itu, Banjaran menyebut bahwa ekosistem antara program pemerintah dan sektor riil belum sepenuhnya tersambung, sehingga berpotensi menahan perbaikan kualitas aset atau non performing financing/NPF di segmen mikro.

“Yang belum kelihatan sekarang itu adalah ekosistem antara program-program pemerintah dengan industri. Kalau ini bisa terhubung, amplifikasinya besar. UMKM kita itu sangat bergantung pada rumah tangga. Kalau rumah tangga masih tertekan oleh problem jangka pendek, permintaannya akan turun dan NPF mikro bisa naik,” tegasnya.

Ia juga melihat bahwa kontribusi dunia usaha akan menjadi penentu utama keberlanjutan pertumbuhan pembiayaan syariah. Menurut Banjaran, 90 persen pergerakan ekonomi nasional masih bergantung pada swasta, bukan pemerintah.

“Kalau swasta tidak bergerak, ekonomi kita juga tidak bergerak. Makanya ekosistem usaha harus diperkuat agar pembiayaan terus terserap,” tegasnya.

Baca juga: BSI Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,28 Persen di 2026: “Purbaya Efek” Jadi Fondasi

Sementara itu, dari sisi dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah juga diperkirakan tumbuh stabil. Pada 2025, DPK bank syariah diproyeksi mencapai Rp846,7 triliun atau tumbuh 12,35 persen secara tahunan. Kemudian tahun 2026 kembali tumbuh 12,35 persen atau menjadi Rp952,9 triliun.

Dengan tren ini, market share perbankan syariah diperkirakan semakin mendekati target 10 persen, terutama jika ekspansi pembiayaan dapat dikombinasikan dengan pertumbuhan aset keuangan syariah lainnya. (*) Ayu Utami