panin dubai syariah
Jakarta–Penyaluran pembiayaan Panin Dubai Syariah Bank tembus Rp5,9 triliun sampai September 2016. Menurut direksi perusahaan, pencapaian tersebut karena perusahaan banyak menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah.
Deny Hendrawati, Direktur Utama perusahaan, mengatakan, penyaluran pembiayaan yang dilakukan perusahaan memang baru menunjukan geliatnya pada semester kedua tahun ini. Pasalnya, perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 masih memberikan pengaruh terhadap kinerja yang dilakukan pada semester pertama tahun 2016.
Dia melanjutkan, saat ini, perusahaan banyak melakukan pembiayaan yang mendapat dukungan dari pemerintah, seperti pembiayaan infrastruktur dan turunannya. Memang porsinya belum besar namun hal ini masih akan berlanjut sampai tahun depan.
(Baca juga : Panin Dubai Syariah Siapkan Rights Issue Rp1 Trilliun)
“Kami masuk ke pembiayaan infrastruktur dan turunannya. Seperti pembiayaan jalan tol, jembatan, dan yang lainnya. Kami juga masuk ke turunannya seperti pembiayaan untuk semen. Kami juga masuk ke pembiayaan perumahan,” sambungnya.
Selain masuk ke pembiayaan infrastruktur, perusahaan juga melakukan pembiayaan kendaraan bermotor. Banyaknya penyaluran pembiayaan tersebut, membuat Deny optimistis, target pembiayaan sepanjang tahun ini sebesar Rp6,3 triliun sampai Rp6,4 triliun akan tercapai. (*) Indra Haryono
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More