Siswa Pesentren; Penciptaan lapangan kerja. (Foto: Istimewa).
Jakarta – Tim Pakar Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Agnes Tuti Rumiati, mengimbau kepada Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) protokol kesehatan yang ketat dalam proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah yang sudah mulai diterapkan di berbagai daerah zona hijau.
Agnes yang juga menjabat Ketua Pusat Kajian SDG’s ITS menilai, untuk memulai kegiatan PTM pihak sekolah juga harus siap sedia terhadap prasarana protokol kesehatan.
“Memang kita itu akan siap-siap melakukan pembelajaran tatap muka namun Pemerintah perlu menyiapkan adanya peta jalan. Sekolah juga harus siap,” kata Agnes melalui diskusi virtual di Kanal Youtube BNPB Indonesia, Jumat 13 November 2020.
Dirinya mengungkapkan, berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 46 sekolah unggulan di berbagai daerah, yang telah siap menjalankan protokol kesehatan hanya sekitar 5 sekolah. Hal inilah yang harus menjadi perhatian Kemendikbud.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah serta lingkungan masyarakat untuk berkerjasama gotong royong menciptakan lingkungan yang sehat di sekolah. Sebab menurutnya, di lingkungan sekolah protokol kesehatan ketat namun dalam perjalanannya ke sekolah murid bisa saja tidak memperhatikan protokol kesehatan.
“Kami berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bersinergi bersama jadi ketika kita buka sekolah patokannya adalah bagaimana kita menyiapkan untuk melindungi anak-anak juga tenaga pendidik,” tukas Retno. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More