Tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp4.796 triliun. Sementara APBN dan APBD hanya mampu menutupi sebesar 41,3 persen dari kebutuhan atau sekitar Rp1.978,6 triliun.
Oleh karena itu, sisanya diharapkan dari keterlibatan pendanaan BUMN sebesar 22,2 persen atau Rp1.066,2 triliun. Sedangkan swasta sebanyak 36,5 persen atau sekitar Rp1.751,5 triliun.
Merujuk komentar Menteri Keuangan, Bambang menekankan, bahwa banyak kejadian pembangunan di daerah hanya bergantung pada alokasi umum APBD. Padahal seperti diketahui, dana APBD kebanyakan habis untuk biaya operasional belanja gaji pegawai. Akibatnya, tidak lagi tersedia dana untuk membangun infrastruktur dasar, seperti irigasi. “Dalam berbagai kasus terlihat banyak di anggaran gaji, akibatnya masyarakat tak pernah merasakan dampaknya,” ungkap Bambang. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting BTN telah menyalurkan total bantuan Rp13,17 miliar melalui Program TJSL untuk korban bencana… Read More
Poin Penting Pollux Hotels Group menerbitkan obligasi berkelanjutan perdana dengan penjaminan penuh dan tanpa syarat… Read More
Poin Penting BRI membukukan laba bank only Rp45,44 triliun per November 2025, turun dari Rp50… Read More
Poin Penting Seluruh bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN memastikan layanan perbankan… Read More
Poin Penting Bank Jateng membagikan dividen Rp1,12 triliun kepada Pemprov dan 35 kabupaten/kota di Jateng,… Read More
Poin Penting Perencanaan keuangan krusial bagi freelancer untuk mengelola arus kas, menyiapkan dana darurat, proteksi,… Read More