Ilustrasi: Nilai investasi pembangunan IKN sudah mencapai Rp35 triliun/istimewa
Jakarta – The Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) atau Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia, menyatakan bahwa, kebutuhan baja untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mencapai 9,5 juta ton hingga tahap akhir.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua IISIA, Purwono Widodo usai Konferensi Pers IISIA Business Forum 2023 di Jakarta, 6 November 2023.
“IKN sampai tahap lima kebutuhan bajanya (pembangunan IKN) sampai tahun 2035 sekitar 9,5 juta ton,” ucap Purwono.
Baca juga: Sederet Tantangan Industri Baja Capai Target Produksi 100 juta Ton di 2045
Lebih lanjut, Purwono merincikan bahwa, perkiraan kebutuhan baja per tahunnya untuk pembangunan IKN pada tahap awal sekitar 500 hingga 700 ribu ton baja dan tahap berikutnya akan sebanyak di atas 1 juta ton.
“Jadi per tahun untuk tahap awal itu mungkin 500 sampai 700 ribu ton, untuk yang berikutnya itu baru di atas satu juta ton,” imbuhnya.
Adapun, dalam mendukung realisasi permintaan baja dalam pembangunan IKN tersebut, Purwono mengatakan bahwa, asosiasi turut bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca juga: Jokowi Groundbreaking Kantor Bank Indonesia di IKN
Selain itu, dirinya juga mendorong pemerintah untuk terus menggunakan baja yang diproduksi dalam negeri untuk mendukung pembangunan IKN, sehingga mampu memenuhi permintaan baja dalam negeri. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More