Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit perbankan. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI) sebanyak dua kali di periode Agustus dan September 2017 menjadi satu-satunya katalis pertumbuhan ekonomi yang tersisa saat kebijakan fiskal yang terlihat kurang sukses memberikan dorongan yang diharapkan.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Ekonom PT CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean dalam risetnya, di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017. Menurutnya, penurunan suku bunga acuan yang dilaukan BI menggambarkan sangat agresifnya dalam upayanya untuk melakukan pelonggaran moneter.
“Tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang nampaknya berada dibawah potensinya kemudian memicu pemangkasan suku bunga BI 7-day Reverse Repo Rate secara agresif menjelang tahun pemilihan umum 2018,” ujar Adrian.
Sebagai informasi Bank Sentral telah menurunkan suku bunga acuannya kembali di bulan September 2017 sebesar 25 basis points (bps) setelah dibulan sebelumnya diturunkan sebesar 25 bps. Dengan demikian saat ini suku bunga acuan BI tercatat sebesar 4,25 persen.
“Suku bunga JIBOR pun ikut mengalami penurunan drastis. Kurva JIBOR pun saat ini menjadi lebih flat, dan dengan jarak yang semakin mendekat kurva operasi moneter Bank Indonesia,” ucapnya.
Dengan penurunan bunga acuan ini diharapkan suu bunga kredit perbankan juga dapat turun. Terlebih, suku bunga perbankan juga akan terdorong oleh turunnya yield obligasi Indonesia. Adanya kondisi tersebut, tentu bakal mendorong suku bunga kredit perbankan dalam tren yang menurun. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More