News Update

Pekerja Tiongkok Membludak, Hipmi Tantang Menaker Terjun Ke Lapangan

Jakarta – Membanjirnya jumlah pekerja asal Tiongkok di Indonesia mulai mengkhawatirkan. Pasalnya, hal ini dinilai akan membawa dampak buruk bagi Indonesia.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan bahasa Indonesia adalah bagian dari idealisme kita sebagai sebuah negara, bukan sebatas aturan formal permenaker. Kehadiran pekerja kasar asing, ujarnya, akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat meledak menjadi konflik sosial. “Hal ini akan menjadi pemicu konflik sosial yang sangat serius bila tidak segera ditata dengan baik,” papar Bahlil.

Bahlil sendiri mengaku heran dengan Mentri Tenaga Kerja (Menaker) yang menyanggah keberadaan pekerja asal negeri “Tirai Bambu” tersebut di sektor infrastruktur.  “Memang, pekerja China tidak sampai sepuluh juta. Tetapi, pekerja China bukan hanya mempunyai skill khusus, tapi bahkan pekerja kasar pun diboyong dari sana. Ini merupakan penghinaan bagi bangsa dan negara.” ujarnya.

Karena itu Bahlil menantang Menaker yang hanya percaya pada data formal tanpa mau melakukan ricek lokasi. “Menaker harusnya malu dan mengundurkan diri karena tidak mampu menjaga dan melindungi tenaga kerja kita, justru pada saat negara kita sedang banyak pengangguran dan membutuhkan lapangan pekerjaan” imbuhnya.

Bahlil menghimbau agar Menaker mendeteksi berapa jumlah pekerja China yang memakai visa turis dan overstay. “Fakta ini tidak terberitakan. Klaim Menaker akan ada alih ketrampilan dengan kehadiran pekerja asing hanyalah omong kosong,” kritik Bahlil.

Dalam konteks politik ke depan, tambah Bahlil, kita tidak boleh mengabaikan keberadaan pekerja asal Tiongkok di Indonesia hanya semata-mata bekerja. Ia menyayangkan, Menaker berdalih bahwa mereka bekerja hanya enam bulan. “Tapi, siapa yang bisa menjamin? Di Monokwari, mereka sudah mukim satu tahun lebih untuk membangun pabrik semen. Belum lagi di Kalimantan, Sulawesi, Banten” jelasnya.

“Bila Menaker tidak percaya, silakan turun ke daerah-daerah untuk melihat sendiri fakta lapangan,” tantang Bahlil.(*)

Apriyani

Recent Posts

Tandatangani Kerja Sama, Pemkab Serang Resmi Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Poin Penting Pemkab Serang resmi memindahkan RKUD ke Bank Banten, ditandai penandatanganan PKS pada 9… Read More

8 hours ago

Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp. 48 triliun pada akhir 2025.

Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More

9 hours ago

BTN Salurkan KUR Rp2,72 Triliun hingga Maret 2026, Perkuat Beyond Mortgage

Poin Penting BTN telah menyalurkan KUR Rp2,72 triliun hingga Maret 2026, didominasi KUR kecil (75%)… Read More

10 hours ago

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

10 hours ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

10 hours ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

11 hours ago