Pekan Ini Draft Revisi DNI Diserahkan ke Jokowi

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera merampungkan revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Draft revisi DNI rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan ini.

Menteri Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengatakan, revisi akan dilakukan terhadap Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

“Minggu ini juga kita selesaikan,” ujar Darmin di Jakarta, Senin 26 November 2018.

Asal tahu saja, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 untuk menarik investasi asing. Pemerintah akan membuka 25 bidang usaha untuk mendapat aliran modal asing hingga 100 persen melalui revisi DNI.

Baca juga: Jadikan RI Tempat Investasi, Peemerintah Terus Kaji Revisi DNI

Selain revisi DNI, paket kebijakan juga berisi mengenai perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), dan pengaturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Semuanya dimaksudkan untuk mengurangi defisit neraca berjalan (CAD).

Darmin menambahkan, bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait paket kebijakan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo. Setelah itu, Darmin akan mengebut penyelesaian revisi DNI.

“Kalau peraturan untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE) sudah selesai, suda kami kirim, tinggal itu (revisi DNI), mudah-mudahan akhir minggu kita selesai,” ucap Darmin. (*)