Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa respons soal
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pegawai pajak di Banjarmasin dan Bea Cukai di Jakarta pada hari ini, Rabu (4/2/2026).
Purbaya mengatakan, OTT yang dilakukan KPK ini agar menjadi shock therapy atau terapi kejut bagi seluruh pegawai pajak dan bea cukai untuk segera memperbaiki kinerja.
“Mungkin kita lihat hari ini ada yang di OTT di Banjarmasin yang disergap oleh KPK, ini mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami,” kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.
Baca juga: KPK Gelar 2 OTT Sekaligus, Salah Satunya di Kantor Bea Cukai Jakarta
Meski demikian, Purbaya akan tetap melakukan pendampingan hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku hingga mendapatkan keputusan dari hakim atau pengadilan.
Namun, Purbaya menegaskan tidak akan melakukan intervensi hukum untuk menghentikan pemeriksaan tersebut.
“Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi saya tidak akan intervensi hukum dalam pengertian, saya misalnya datang ke Presiden minta ke KPK untuk menghentikan kasus atau ke kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu,” ucapnya.
“Jadi saya akan bantu tapi saya akan biarkan proses hukum seadil-adilnya, kalau salah ya bersalah, kalau tidak jangan di abuse,” tambahnya.
Purbaya juga tengah melaksanakan pembenahan dengan melakukan rotasi pegawai pada pekan ini. Hingga saat ini, kata Purbaya, terdapat pegawai pajak yang masih berkomplot dengan wajib pajak tertentu.
Baca juga: Purbaya Beberkan Penerimaan Pajak Januari 2026 Capai Rp116,2 T, Tumbuh 30,8 Persen
“Minggu ini akan kita pindahkan 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu, untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi,” pungkasnya.
Namun, Purbaya menyatakan belum mengetahui secara rinci terkait siapa pegawai yang terjaring OTT. Dia menegaskan kalau pegawai tersebut terbukti terlibat, maka akan langsung diberhentikan.
“Nanti kita lihat kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan,” ujarnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More