Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa respons soal
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pegawai pajak di Banjarmasin dan Bea Cukai di Jakarta pada hari ini, Rabu (4/2/2026).
Purbaya mengatakan, OTT yang dilakukan KPK ini agar menjadi shock therapy atau terapi kejut bagi seluruh pegawai pajak dan bea cukai untuk segera memperbaiki kinerja.
“Mungkin kita lihat hari ini ada yang di OTT di Banjarmasin yang disergap oleh KPK, ini mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami,” kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.
Baca juga: KPK Gelar 2 OTT Sekaligus, Salah Satunya di Kantor Bea Cukai Jakarta
Meski demikian, Purbaya akan tetap melakukan pendampingan hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku hingga mendapatkan keputusan dari hakim atau pengadilan.
Namun, Purbaya menegaskan tidak akan melakukan intervensi hukum untuk menghentikan pemeriksaan tersebut.
“Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi saya tidak akan intervensi hukum dalam pengertian, saya misalnya datang ke Presiden minta ke KPK untuk menghentikan kasus atau ke kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu,” ucapnya.
“Jadi saya akan bantu tapi saya akan biarkan proses hukum seadil-adilnya, kalau salah ya bersalah, kalau tidak jangan di abuse,” tambahnya.
Purbaya juga tengah melaksanakan pembenahan dengan melakukan rotasi pegawai pada pekan ini. Hingga saat ini, kata Purbaya, terdapat pegawai pajak yang masih berkomplot dengan wajib pajak tertentu.
Baca juga: Purbaya Beberkan Penerimaan Pajak Januari 2026 Capai Rp116,2 T, Tumbuh 30,8 Persen
“Minggu ini akan kita pindahkan 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu, untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi,” pungkasnya.
Namun, Purbaya menyatakan belum mengetahui secara rinci terkait siapa pegawai yang terjaring OTT. Dia menegaskan kalau pegawai tersebut terbukti terlibat, maka akan langsung diberhentikan.
“Nanti kita lihat kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan,” ujarnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Baru beroperasi sejak Desember 2025, BSN langsung memposisikan diri sebagai “Banknya Para Developer”… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Jakarta, terpisah… Read More
Poin Penting OJK menegaskan KUB BPD sebagai strategi utama untuk memperkuat peran BPD dalam pembiayaan… Read More