Jakarta- PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengaku memasang target yang konservatif terhadap bisnis 2020 termasuk dalam penyaluran kredit miliknya.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI bersama dengan pelaku perbankan swasta nasional. Jahja menjelaskan, hingga tahun depan pihaknya masih terus mengamati kondisi ekonomi domestik dan global dalam melakukan ekspansi bisnisnya.
“Rencana kerja 2020 kita cukup konservatif, dimana target pertumbugan kredit 7,7% hingga 8%,” kata Jahja di Kompleks DPR Jakarta, Kamis 28 November 2019.
Tak hanya itu, pihaknya juga terus menjaga likuiditas untuk tetap longgar dengan menjaga LDR pada kisaran 81 persen. Dengan begitu penyaluran kredit miliknya dapat terus tumbuh. Dimana pada kuartal III-2019 BCA mampu mencatatkan Rasio kecukupan modal (CAR) dan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) tercatat pada level yang sehat masing-masing sebesar 23,8% dan 80,6%. Rasio pengembalian terhadap aset (ROA) tercatat sebesar 4%.
“Untuk LDR pada 2020 kita jaga 81 persen, untuk sanggup mendorong perkreditan. Bagaimana kita memanage kredit yang harus hati-hati. Jadi tidak asal. Mending konservatif namun ketika ekonomi berkembang, siap untuk maju,” kata Jahja.
Sebagai informasi, tercatat pertumbuhan kredit BCA hingga kuartal III-2019 mencapai 10,9% YoY menjadi Rp585 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut terutama didukung oleh segmen bisnis, dimana kredit korporasi meningkat 16,5% YoY menjadi Rp232 triliun dan kredit komersial & UKM tumbuh 10,5% YoY menjadi Rp192,2 triliun.
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More