Vaksin Covid-19
Jakarta – Para menteri kesehatan dari negara-negara Kelompok Tujuh (G7) menyatakan kesepakatan dalam meningkatkan akses distribusi vaksin dan obat-obatan dengan cepat berdasarkan pengalaman dari pandemi COVID-19.
Kesepakatan tersebut diambil berdasarkan hasil pertemuan para menteri kesehatan G7, di Nagasaki, Jepang, Minggu (14/5).
Dilansir laman NHK, Senin (15/5/2023), para menteri kesehatan sepakat menyerukan distribusi yang adil dan segera pasokan medis apabila terjadi pandemi pada masa depan. Pasalnya, banyak dari negara berkembang menghadapi kesulitan mendapatkan akses vaksin COVID-19.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya pengadaan dana yang berkelanjutan untuk memperkuat tanggapan terhadap penyakit menular. Artinya, semua negara agar meningkatkan dukungan keuangan dan politik bagi dana pandemi yang didirikan di Bank Dunia tahun laluu.
Menteri Kesehatan Jepang Kato mengatakan, negara-negara G7 akan menyusun dan mengimplementasikan sebuah rencana aksi baru guna mewujudkan layanan kesehatan universal di seluruh dunia selambatnya tahun 2030.
“Hal itu didefinisikan sebagai keadaan di mana semua masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan pencegahan, terapi, dan lainnya yang semestinya dengan biaya yang dapat mereka jangkau,” jelas Kato.
Terpenting kata dia, pihaknya ingin menggunakan diskusi itu sebagai landasan bagi KTT G7 mendatang di Hiroshima dan forum-forum internasional lainnya, serta juga sebagai landasan bagi kerja sama internasional. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program Semarak Berkah Ramadan BAF berlangsung 5 Februari-31 Maret 2026 dengan hadiah utama… Read More
Oleh Wilson Arafat, Bankir senior, Spesialisasi di bidang GRC, ESG, dan Manajemen Transformasi MEMASUKI 2026,… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More