Nasional

Pantau Pelaksanaan Kebijakan, Kemenko Bentuk 4 Task Force

Jakarta – Pemerintah berencana membentuk gugus tugas (task force) pemantauan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Task force ini nantinya akan bertugas mengawal dan memastikan pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi dapat berjalan dengan baik sampai ke daerah, melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi, serta memfasilitasi publikasi dan diseminasi Paket Kebijakan Ekonomi.

Dari informasi yang dilansir melalui laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,  ada 4 task force yang dibentuk. Pertama terkait percepatan penyelesaian peraturan (dipimpin KSP); Task force identifikasi hambatan, masalah, dan kasus; Task force evaluasi pelaksanaan dan analisis dampak paket kebijakan; dan Task force sosialisasi, publikasi, dan diseminasi paket kebijakan.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mendesak kementerian/lembaga untuk segera menyelesaikan pekerjaannya terkait peraturan-peraturan yang belum tuntas.  Dari Paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII, masih terdapat tujuh peraturan yang statusnya belum selesai.

Sementara itu pada 29 Mei, dua peraturan yang menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan tengah menunggu hasil harmonisasi peraturan dari Kemenkumham. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah tentang Insentif PPh Pasal 21 untuk Karyawan Industri Padat Karya dan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estate Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu. (*)

Apriyani

Recent Posts

Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok! Sekarang Cuma Segini per Gramnya

Jakarta -  Harga emas Antam atau bersertifikat PT Aneka Tambang hari ini, Rabu, 24 September… Read More

2 mins ago

Evelyn Halim, Dirut SG Finance, Raih Penghargaan Top CEO 2024

Jakarta – Evelyn Halim, Direktur Utama Sarana Global Finance Indonesia (SG Finance), dinobatkan sebagai salah… Read More

9 hours ago

Bos Sompo Insurance Ungkap Tantangan Industri Asuransi Sepanjang 2024

Jakarta - Industri asuransi menghadapi tekanan berat sepanjang tahun 2024, termasuk penurunan penjualan kendaraan dan… Read More

10 hours ago

BSI: Keuangan Syariah Nasional Berpotensi Tembus Rp3.430 Triliun di 2025

Jakarta - Industri perbankan syariah diproyeksikan akan mencatat kinerja positif pada tahun 2025. Hal ini… Read More

10 hours ago

Begini Respons Sompo Insurance soal Program Asuransi Wajib TPL

Jakarta - Presiden Direktur Sompo Insurance, Eric Nemitz, menyoroti pentingnya penerapan asuransi wajib pihak ketiga… Read More

11 hours ago

BCA Salurkan Kredit Sindikasi ke Jasa Marga, Dukung Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban

Senior Vice President Corporate Banking Group BCA Yayi Mustika P tengah memberikan sambutan disela acara… Read More

12 hours ago