Pangkas Anggaran, Presiden AS Donald Trump PHK 2.000 Staf USAID di Seluruh Dunia

Jakarta – Pemerintahan Trump mengumumkan telah merumahkan seluruh staf di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di seluruh dunia dan menghapus 2.000 posisi staf yang berbasis di AS, Minggu, 23 Februari 2025.

Langkah kontroversial tersebut merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Donald Trump dan sekutunya, Elon Musk, dalam upaya memangkas anggaran.

Keduanya menyatakan, tujuan pemangkasan badan bantuan dan pembangunan yang telah berusia enam dekade itu adalah bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mengurangi ukuran pemerintah federal.

Persetujuan Pengadilan

Diketahui, langkah tersebut diambil setelah seorang hakim federal pada Jumat, 21 Februari 2025, mengizinkan pemerintah untuk melanjutkan rencananya memberhentikan ribuan staf USAID di AS dan di seluruh dunia.

Baca juga : Trump Bakal Pangkas Anggaran Pertahanan 8 Persen, Ini Alasannya

Hakim Distrik AS, Carl Nichols menolak permohonan gugatan dari para karyawan untuk memblokir sementara rencana pemerintahan tersebut.

Pemberitahuan kepada Staf USAID

“Mulai pukul 11.59 malam EST pada hari Minggu, 23 Februari 2025, semua personel yang direkrut langsung oleh USAID, dengan pengecualian personel yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti dan/atau program yang ditunjuk secara khusus, akan ditempatkan dalam cuti administratif secara global,” demikian menurut pemberitahuan yang dikirim ke para pekerja USAID dinukil VOA Indonesia, Senin, 24 Februari 2025.

Adapun langkah pemangkasan tenaga kerja dengan menghapus posisi 2.000 staf dimulai di AS.

Rencana USAID ke Depan

Wakil USAID Pete Marocco mengungkapkan, pihaknya telah merencanakan untuk mempertahankan sekitar 600 staf, yang sebagian besar berbasis di AS, untuk sementara waktu. Sebagian staf tersebut akan bertugas mengatur perjalanan staf dan keluarga USAID yang berada di luar negeri.

Baca juga : Sri Mulyani: Belanja Negara Tidak Dipangkas, Hanya Refocussing Anggaran

USAID dan Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan komentar.

Dampak dan Kontroversi Lebih Lanjut

Langkah tersebut semakin mendorong upaya pembubaran USAID, termasuk penutupan kantor pusat di Washington dan ribuan program bantuan serta pembangunan di seluruh dunia. Tindakan ini diambil menyusul upaya pemerintah untuk membekukan semua bantuan luar negeri.

Trump dan Musk berpendapat bahwa pekerjaan USAID merupakan pemborosan dan hanya mendorong agenda liberal.

Tantangan Hukum dari Berbagai Pihak

Sementara itu, serikat pekerja pemerintah, kontraktor USAID, dan pihak-pihak lain mengajukan tuntutan hukum.

Mereka berargumen bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang konstitusional untuk menghapus badan independen atau program-program yang didanai oleh kongres tanpa persetujuan anggota kongres. (*)

Editor: Yulian Saputra