Pandemi Hingga Geopolitik Masih jadi Tantangan Perekonomian 2024

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah tantangan kebijakan ekonomi makro di 2024 sebagai acuan dalam menyusun kebijakan fiskal. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan global yang merubah arah dari kebijakan fiskal di seluruh negara dan menghentikan seluruh kegiatan ekonomi.

“Kita lihat proses penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tidak berjalan secara mudah, ditambah dengan munculnya sebuah dinamika risiko baru yaitu suasana geopolitik yang berubah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis, 6 April 2023.

Terjadinya perang Rusia-Ukraina di Februari 2022 menambah tantangan ekonomi global. Dalam perjalanannya, hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China juga makin memanas.

“Kita juga melihat kemudian konstelasi geopolitik menjadi makin mengeras antara AS dengan RRT. Kenapa ini penting, karena ini bukan masalah politik, ini bukan masalah militer, ini menjadi masalah geoekonomi,” katanya.

Sehingga membuat banyak keputusan di level ekonomi dan perusahaan sangat dipengaruhi oleh konstelasi tersebut. Misalnya, seperti saat ini AS tengah mengusulkan regulasi Inflation Reduction Act (IRA), yang berpotensi mempertajam kompetisi subsidi terkait green economy termasuk dengan Eropa, dapat menjadi ancaman bagi negara dengan keterbatasan modal dan teknologi hijau termasuk Indonesia.

“Konten dari legislasi itu adalah sangat jelas untuk melakukan deglobalisasi, mengembalikan semua investasi ke AS sehingga AS tidak tergantung kepada negara seperti RRT yang selama ini hubungan perdagangan dan investasi sangat luar biasa,” jelasnya.

Dia mengatakan, ketegangan dua raksasa ekonomi ini sangat mempengaruhi arus modal bergerak, karena tidak lagi ditetapkan oleh insentif ekonomi namun juga insentif dari sisi kemananan.

“Konstelasi untuk menarik investasi di dalam geopolitik harus diperhatikan karena ini fakta yang harus dihadapi. Dengan situasi ini maka seluruh perhitungan terhadap ketidakpastian menjadi berubah, geopolitik menjadi dominan,” pungkas Menkeu. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra