Kemenkeu; Kebijakan mendorong ekonomi. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni-FHUI), Melli Darsa menuturkan,
upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum harus berlaku adil bagi setiap individu.
Sehingga, keinginan mendorong peningkatan investasi asing tidak berbenturan dengan hak-hak masyarakat.
“Kepastian hukum jangan hanya gimik untuk menarik investor. Tetapi, untuk semua lapisan masyarakat. Termasuk empat paket kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Melli dalam diskusi bertajuk “Menuju Regulasi Investasi yang Menarik dan Berkeadilan” di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
Ia sendiri mengungkapkan pada dasarnya, kebijakan fiskal yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk paket, justru masih mengundang sikap menunggu bagi calon investor untuk menanamkan modalnya.Meskipun paket yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap memiliki nuansa positif bagi investor.
“Kebijakan ini menunjukkan upaya komprehensif dari Pak Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki persoalan yang ada,” jelasnya. (*) Dwitya Putra
Poin Penting THR menjadi momentum menata keuangan, mulai dari kewajiban, utang, tabungan, hingga perlindungan finansial.… Read More
Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More
Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More
Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More
Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More