Kemenkeu; Kebijakan mendorong ekonomi. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni-FHUI), Melli Darsa menuturkan,
upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum harus berlaku adil bagi setiap individu.
Sehingga, keinginan mendorong peningkatan investasi asing tidak berbenturan dengan hak-hak masyarakat.
“Kepastian hukum jangan hanya gimik untuk menarik investor. Tetapi, untuk semua lapisan masyarakat. Termasuk empat paket kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Melli dalam diskusi bertajuk “Menuju Regulasi Investasi yang Menarik dan Berkeadilan” di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
Ia sendiri mengungkapkan pada dasarnya, kebijakan fiskal yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk paket, justru masih mengundang sikap menunggu bagi calon investor untuk menanamkan modalnya.Meskipun paket yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap memiliki nuansa positif bagi investor.
“Kebijakan ini menunjukkan upaya komprehensif dari Pak Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki persoalan yang ada,” jelasnya. (*) Dwitya Putra
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More
Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More
Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More