Kemenkeu; Kebijakan mendorong ekonomi. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni-FHUI), Melli Darsa menuturkan,
upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum harus berlaku adil bagi setiap individu.
Sehingga, keinginan mendorong peningkatan investasi asing tidak berbenturan dengan hak-hak masyarakat.
“Kepastian hukum jangan hanya gimik untuk menarik investor. Tetapi, untuk semua lapisan masyarakat. Termasuk empat paket kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Melli dalam diskusi bertajuk “Menuju Regulasi Investasi yang Menarik dan Berkeadilan” di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
Ia sendiri mengungkapkan pada dasarnya, kebijakan fiskal yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk paket, justru masih mengundang sikap menunggu bagi calon investor untuk menanamkan modalnya.Meskipun paket yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap memiliki nuansa positif bagi investor.
“Kebijakan ini menunjukkan upaya komprehensif dari Pak Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki persoalan yang ada,” jelasnya. (*) Dwitya Putra
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More