Kemenkeu; Kebijakan mendorong ekonomi. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni-FHUI), Melli Darsa menuturkan,
upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum harus berlaku adil bagi setiap individu.
Sehingga, keinginan mendorong peningkatan investasi asing tidak berbenturan dengan hak-hak masyarakat.
“Kepastian hukum jangan hanya gimik untuk menarik investor. Tetapi, untuk semua lapisan masyarakat. Termasuk empat paket kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Melli dalam diskusi bertajuk “Menuju Regulasi Investasi yang Menarik dan Berkeadilan” di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
Ia sendiri mengungkapkan pada dasarnya, kebijakan fiskal yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk paket, justru masih mengundang sikap menunggu bagi calon investor untuk menanamkan modalnya.Meskipun paket yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap memiliki nuansa positif bagi investor.
“Kebijakan ini menunjukkan upaya komprehensif dari Pak Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki persoalan yang ada,” jelasnya. (*) Dwitya Putra
Poin Penting Rupiah ditutup melemah 70 poin (0,41 persen) ke Rp17.105 per dolar AS, menjadi… Read More
Poin Penting CIMB memperluas layanan wealth untuk menangkap pertumbuhan segmen affluent di ASEAN. Strategi ini… Read More
Poin Penting CNMA membagikan dividen Rp12 per saham, termasuk dividen interim Rp5 per saham. Pembayaran… Read More
Poin Penting IHSG ditutup turun 0,26 persen ke level 6.971,02. Mayoritas sektor melemah, dipimpin sektor… Read More
Poin Penting: Trump mengeklaim AS mampu menghancurkan Iran dalam satu malam dan menyebut kemungkinan beraksi… Read More
Poin Penting Wacana pemotongan gaji menteri dan DPR masih dalam pembahasan. Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan… Read More