Kemenkeu; Kebijakan mendorong ekonomi. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni-FHUI), Melli Darsa menuturkan,
upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum harus berlaku adil bagi setiap individu.
Sehingga, keinginan mendorong peningkatan investasi asing tidak berbenturan dengan hak-hak masyarakat.
“Kepastian hukum jangan hanya gimik untuk menarik investor. Tetapi, untuk semua lapisan masyarakat. Termasuk empat paket kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Melli dalam diskusi bertajuk “Menuju Regulasi Investasi yang Menarik dan Berkeadilan” di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
Ia sendiri mengungkapkan pada dasarnya, kebijakan fiskal yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk paket, justru masih mengundang sikap menunggu bagi calon investor untuk menanamkan modalnya.Meskipun paket yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap memiliki nuansa positif bagi investor.
“Kebijakan ini menunjukkan upaya komprehensif dari Pak Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki persoalan yang ada,” jelasnya. (*) Dwitya Putra
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More
Poin Penting BNI menyalurkan kredit Rp822,59 triliun per November 2025, naik 11,23 persen yoy—melampaui pertumbuhan… Read More
Poin Penting BSI menyiagakan 348 kantor cabang di seluruh Indonesia selama libur Natal 2025 dan… Read More
Poin Penting Harga emas Pegadaian turun jelang libur Nataru 2025/2026, dengan emas Galeri24 turun Rp22.000… Read More