Paket Kebijakan Ekonomi VIII Untuk Hadapi MEA

Jakarta–Paket Kebijakan Ekonomi VIII ditujukan salah satunya untuk mengantisipasi dan meningkatkan daya kompetitif pemerintah di pasar ekonomi dan juga pasar global. Demikian disampaikan Pramono Anung, Sekretaris Kabinet pada saat pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi VIII di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Desember 2015 lalu.

” Bagaimanapun, kita harus siap menyambut Masyarakat Ekonomi Asean. Ini adalah waktunya untuk berbenah, waktunya untuk memperbaiki diri” ujar Pramono Anung.

Seperti diketahui, pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke VIII pada Senin, lalu. Paket Kebijakan VIII kali ini meliputi tiga hal, yaitu kebijakan satu peta nasional (one map policy) dengan skala 1:50.000, membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri, dan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat (maintenance, repair and operations/MRO).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang membacakan Paket Kebijakan Ekonomi VIII menyatakan, pengembangan kawasan atau infrastruktur, seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu sama lain.

Karena itu, kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Basis referensi peta yang sama, juga akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Ini akan memberikan kepastian usaha. Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta ini juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana,” kata Darmin.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini,  menurut Darmin, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019.

Karena itu Menko Perekonomian meyakini, kebijakan satu peta ini akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia.(*) Ria Martati