Kues Rupiah; Diprediksi menguat. (Foto: Budi Urtadi)
Dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah ada wacana membolehkan orang asing membuka rekening valas (valuta asing) di Indonesia. Apa manfaatnya? Dwitya Putra
Jakarta–Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diprediksi akan bergerak menguat setelah pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang diperkirakan akan keluar pada sore hari ini.
”Secara teori iya (akan menguat), karena paket kebijakannya soal deregulasi atau penyederhaan aturan,” kata Analis pasar uang PT BRI Syariah Rahmat Wibisono di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu, 9 September 2015.
Menurutnya, tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi juga untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia, sehingga dengan masuknya dana asing maka dapat menguatkan nilai tukar rupiah.
“Dalam paket itu juga ada wacana membolehkan orang asing membuka rekening valas (valuta asing) di Indonesia,” ucap Rahmat.
Walaupun dapat menguatkan Rupiah, namun Rahmat melihat pergerakan Rupiah hingga akhir pekan ini masih akan berada di level Rp14.200 per Dolar AS. Namun, melihat trennya Rupiah sampai akhir tahun akan menguat dan meninggalkan level Rp 14.000 per Dolar AS.
“Saya pikir Rp13.400 sampai Rp13.200 bisa dicapai akhir tahun ini, karena kalau diliat trennya sekarang sudah menguat, jadi ada potensi kembali (menguat) cukup besar,” tutur Rahmat.
Kurs tengah Bank Indonesia hari ini, rupiah menguat 41 poin menjadi Rp14.244 dari posisi hari sebelumnya Rp14.285 per Dolar AS. (*)
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More