Paket Kebijakan Ekonomi, Arah Ekonomi Dibawa Kemana?

Paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif. Perlu ada kerangka yang jelas terkait sektor-sektor yang menjadi prioritas dan memerlukan perangkat infrastruktur serta SDM yang  mendukung. Rezkiana Nisaputra

Jakarta – Sepanjang 2015 kemarin, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak delapan paket kebijakan ekonomi yang tujuannya untuk menggairahkan perekonomian nasional, dimana pada 2015 perekonomian Indonesia tengah mengalami perlambatan akibat dampak dari kondisi perekonomian global.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, delapan paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis pemerintah pada 2015 lalu, dianggap tidak memiliki kerangka dan arah yang jelas. Akibatnya, di tengah sejumlah tantangan yang berat tahun ini, paket-paket tersebut tidak akan efektif dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani mengungkapkan, dalam sebuah kebijakan, harus ada kerangka kemana arah ekonomi Indonesia akan dibawa. Namun, dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada arah industri mana yang mau digenjot, sehingga dikhawatirkan paket-paket tersebut tidak akan efektif.

“Tahun ini, perekonomian nasional masih penuh tantangan, seperti dari masalah keamanan negara, krisis global dan kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan dunia usaha,” ujar Rosan belum lama ini di Jakarta.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tutum Rahanta melihat, semua kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah memang bertujuan untuk memudahkan orang untuk berbisnis. Namun mengenai hambatan, memang terkadang ada beberapa aturan diatas peraturan menteri yang juga harus dirubah.

Menurut dia, yang terpenting dari semua kebijakkan yang sudah dikeluarkan pemerintah tersebut, adalah seperti perangkat sumber daya manusianya, dan infrastrukturnya. Oleh sebab itu, dia berharap dalam mengeluarkan kebijakan tidaklah secara sembrono, dan harus bisa mendengarkan input dari seluruh pihak serta dapat diaplikasikan di lapangan.

Corporate Secretary Ciputra Development Tulus Santoso, pun menambahkan, secara political will, pemerintah memang sudah mendukung sektor properti, dan meskipun ditataran implementasi kebijakkan seperti insentif pajak dan dana investasi real estate sudah dilakukan, namun demikiaan masih belum sesuai dengan harapan.

“Untuk dapat sesuai dengan harapan diperlukan perubahan undang-undang dan biasanya birokrat menghindari perubahan undang-undang karena akan membutuhkan waktu yang lama,” tukasnya.

Pengamat Ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewa juga menilai, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menarik program-program utama pemerintah yang harus dibereskan, sehingga proses perbaikkan daya saing dan reformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat lagi.
Menurutnya, beberapa program jangka pendek pemerintah juga sudah dapat dirasakan dampaknya.

“Itu dampaknya seperti penurunan pajak untuk uang devisa hasil eksport yang ditaruh di Bank Indonesia, serta kebijakkan penurunan bunga KUR yang seharusnya juga sudah berdampak,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa dengan prospek inflasi yang rendah akibat menurunnya harga bbm dan minyak dunia, Bank Indonesia dianggap mempunyai ruang yang cukup lebar untuk menurunkan tingkat suku bunga menjadi 6%, meskipun dampaknya ke perekonomian tidak secara langsung. (*)