Categories: Moneter dan Fiskal

Paket Kebijakan Buat Pangkas Regulasi yang Terlalu Banyak

Jakarta–Paket kebijakan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah dianggap bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun rangkaian paket kebijakan tersebut pada dasarnya juga merupakan upaya deregulasi untuk memudahkan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 November 2015. “Intinya ini untuk melepaskan terlalu banyak regulasi. Regulasi kita itu terlalu banyak. Dari tahun 2010 sampai 2014 sudah ada 42.000 regulasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan rangkaian paket kebijakan tersebut, pemerintah sejauh ini mencoba untuk melakukan reformasi regulasi. Setidaknya, kata dia, jumlah regulasi yang dapat direformasi mencapai 50%. Dengan kebijakan-kebijakan deregulasi ini, maka diharapkan perekonomian dapat tumbuh lebih baik.

Sedangkan untuk ke depan, Sofyan mengaku, pemerintah masih akan menerbitkan berbagai paket kebijakan. Dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung berpikiran out of the box, sehingga Jokowi menginginkan banyak program deregulasi untuk memudahkan dan mempercepat kegiatan perekonomian.

“Bukan hanya enam atau tujuh, kalau perlu seratus kebijakan. Yang bagus adalah Pak Jokowi ini sangat berpikiran out of the box, presiden menginginkan program deregulasi sebanyak mungkin,” ucapnya.

Terkait dengan Paket Kebijakan VII, jelas Sofyan, saat ini sedang dalam tahap persiapan. Dia mengatakan, pada dasarnya paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah adalah guna membenahi dan mencari inefisiensi dan kebijakan yang kurang tepat, serta regulasi yang lambat.

“Investor bisa lebih cepat masuk dan investasi, iklim bisnis lebih kondusif dengan regulasi yang cepat,” tutup Sofyan. (*) Rezkiana Nisaputra

Paulus Yoga

Recent Posts

Komisi IX Desak Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More

10 mins ago

Penyaluran KUR Syariah BSI Tembus Rp1,65 Triliun di Februari 2026

Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More

14 mins ago

Ramadan 2026 Dongkrak Transaksi PayLater Kredivo hingga 27 Persen

Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More

29 mins ago

Menhub Beberkan Alasan Jaga Tarif Pesawat demi Daya Beli dan Industri

Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More

47 mins ago

OJK Cabut Izin Usaha 6 BPR Sepanjang Kuartal I 2026, Ini Daftarnya

Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More

53 mins ago

Kemendagri Jamin Keberlanjutan PPPK, Belanja Pegawai Tetap Ideal

Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More

1 hour ago