Pakar: Membumikan Gagasan Masih jadi Kelemahan Parpol di Pemilu 2024

Jakarta – Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai, kelemahan partai politik (parpol) secara umum adalah kemampuan dalam membumikan gagasan sehingga lebih mengena pada masyarakat bawah. Gagasan itu bisa berkontribusi pada pemenangan suara ketika mampu diserap oleh masyarakat.

“Kelemahan politik kita, parpol kita adalah membumikan gagasan. Maka gagasan itu baru bisa menang ketika dibumikan. Bagaimana gagasan itu bekerja di grass root,” ujarnya seperti dikutip 18 Agustus 2022.

Di dalam koalisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pun, hal tersebut terjadi. Menurutnya, Partai Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam KIB yang meluncurkan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN) belum diturunkan menjadi program yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat.

“KIB itu masih di awang-awang, hanya menjadi wacana para pemikir. Tapi bagi pelaku dan masyarakat luas kayaknya kok belum terbumikan dengan bagus. Itu yang menurut saya bagaimana gagasan itu dibumikan dengan bagus dengan bahasa sederhana dan sebagainya,” ungkapnya.

Widodo menekankan pentingnya penterjemahan dan penyampaian gagasan besar dengan cara yang mampu meyakinkan konstituen. Sebab saat ini, masyarakat tengah dilanda krisis kepercayaan terhadap partai politik.

“Yang penting bagi parpol, bagaimana gagasan itu diyakinkan kepada masyarakat banyak. Sekarang repotnya, masyarakat sedang krisis kepercayaan, sehingga tidak cukup mudah untuk meyakinkan masyarakat,” tambahnya.

Oleh sebab itu, sangat disarankan agar parpol mengubah cara politik lama menjadi gaya politik baru untuk bisa meyakinkan massa. Bagaimanapun, pemilih pada Pemilu 2024 diperkirakan akan didominasi oleh banyak pemilih milenial yang akrab dunia maya. Mereka terbiasa untuk mencari segala sesuatu melalui internet, termasuk rekam jejak suatu partai.

“Jadi ada apatisme anak muda, orang tua, (ada) distrust ketidakpercayaan, padahal pemilihnya sebagian besar golongan Z dan Y, golongan millenial. Mereka kan butuh bukti dan mereka bisa searching (mencari) bukti-bukti. Jadi parpol menurut saya harus berubah orientasi kampanyenya, strategi komunikasi politiknya. Harus berubah dari cara-cara lama. Mestinya harus dicarikan bahasa yang tepat, simpel, dan yang menyampaikan juga mendapat kepercayaan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, KIB bertekad membawa Indonesia yang saat ini berada di negara berpenghasilan menengah atas menjadi negara yang maju berpendapatan tinggi pada 2035. “Pada penyampaian visi dan misi ini, sengaja kita me-‘launching’ program ke depan, yaitu Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN),” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Program PATEN mengakselerasi transformasi ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan menyambut bonus demografi pada 2025-2035. “Dimana 2025-2035 bonus demografi kita ini 191 juta penduduk, kita harus mengatur ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income perkapita kita 4.000 (dolar AS per tahun) jadi 12 ribu (dolar AS per tahun,” jelas Airlangga.

Sementara itu, Pengamat Politik Hendri Satrio, menantang agar Program PATEN ini bisa dilakukan sekarang. “Sekarang saat semua Ketua Umum jadi Menteri, bisa tidak melaksanakan program PATEN? jawab saja itu dulu sekarang, ngapain nunggu sampai 2024,” ujar pria yang akrab disapa Hensat ini.

Saat ini, tiga Ketua Umum di KIB menjabat sebagai menteri, yaitu Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan adalah Menteri Perdagangan.

Dibandingkan yang lain, kata Hensat, KIB merupakan koalisi baku yang solid. Mereka mendaftar bersama sebagai partai peserta pemilu ke KPU, tengah membuat visi dan misi, dan mengeluarkan konsep Program PATEN. Namun memang satu yang belum dilakukan KIB, yaitu memilih Capres dan Cawapres. 

“Bagus kalau KIB sudah punya dan visi tetapi untuk kesiapan strategi kan mesti dibuktikan dengan yang pertama, capres dan cawapres harus ada dulu, itu baru dibilang siap,” tutup dia. (*)