COVID-19 Update

Pak Menkes, Karyawan Bank Perlu Prioritas Vaksin Seperti Pekerja Publik

PROGRAM vaksinasi Covid-19 sudah berjalan. Prioritas vaksin, selain tenaga kesehatan yang paling prioritas, sejumlah pelayan publik juga mendapat prioritas. Namun prioritas vaksinasi ini perlu diperluas ke sektor perbankan. Profesi bankir dapat digolongkan sebagai petugas publik yang seharusnya menerima prioritas vaksin yang ditanggung oleh Negara.

Sejumlah bankir yang dihubungi Infobank menyebutkan, peran perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas moneter, stablitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan sangatlah strategis dan sistematik. Diketahui, peran bank melekat pada pelayanan publik, karena ketika libur lebaran pun, bank tetap buka melayani masyarakat.

Tidak hanya itu. Perbankan juga berkontribusi langsung dan penuh pada upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui program restrukturisasi, intermediasi dan sistem pembayaran. Penyediaan kebutuhan dalam transaksi masyarakat agar tidak terganggu kelancaran pembayaran antar masyarakat.

Menurut pemantauan Infobank, perbankan tetap beroperasi penuh di masa pandemi Covid-19 ini, dan telah puluhan ribu yang terpapar Covid-19, dan beberapa yang meninggal. Kantor-kantor cabang bank tetap buka, bahkan ada yang buka di hari sabtu dan minggu.

Untuk itu, sejumlah bankir ternama yang tidak mau disebutkan namanya mendukung penuh ide pegawai bank termasuk sebagai petugas public. ”Kami mendukung ide pegawai bank sebagai petugas public karena peran dan fungsinya dalam perekonomian,” kata seorang bankir senior berpengaruh yang tidak mau dikutip namanya.

Bankir berpengaruh itu diminta pendapatnya oleh Infobank tentang prioritas pegawai bank mendapat vaksin dari Pemerintah. Dukungan yang sama juga diberikan oleh sejumlah bankir senior, dan komunitas bankir di Indonesia. Baik komunitas bankir, asosiasi bank seperti Ikatan Bankir Indonesia, Perbanas, Asbanda dan Perbarindo serta asosiasi bank asing.

Menurut catatan Infobank, jumlah karyawan dari 10 bank terbesar di Indonesia di tahun 2019 saja sebanyak 232.164 karyawan. Jumlah itu akan lebih besar jika menjumlahkan karyawan dari 100 bank, termasuk bank swasta, daerah, asing. Belum menghitung jumlah karyawan dari BPR.

”Pemberian vaksin ke semua kelompok bank, baik bank BUMN, swasta, daerah, asing dan juga kelompok BPR, mereka dekat dengan masyarakat dan menjadi pelayan publik,” lanjut bankir senior yang tak mau disebut namanya itu.

Selama ini, banyak profesi dan komunitas lain yang telah didukung oleh pemerintah untuk memperoleh vaksin pemerintah, seperti profesi wartawan, pendidik, pedagang pasar, atlet, tokoh agama, seniman, pelaku pariwisata, karyawan lembaga seperti OJK, BI, BPJS, karyawan BUMN dan banyak komunitas yang menjadi prioritas vaksin, dan belum memasukkan pegawai bank sebagai pekerja publik.

Sampai tulisan ini diturunkan, Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan RI belum memberi jawaban atas pertanyaan Infobank tentang pentingnya karyawan bank yang masuk kategori petugas publik yang dikirim lewat pesan WhatsApp. (EBS)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OJK Tunjuk Bank Kalsel Jadi Bank Devisa, Potensi Transaksi Rp400 Triliun

Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More

4 hours ago

Riset Kampus Didorong Jadi Mesin Industri, Prabowo Siapkan Dana Rp4 Triliun

Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More

4 hours ago

Peluncuran Produk Asuransi Heritage+

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More

4 hours ago

DPR Desak OJK Bertindak Cepat Cegah Korban Baru di Kasus DSI

Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More

5 hours ago

Penyerahan Sertifikat Greenship Gold Gedung UOB Plaza

UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More

8 hours ago

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

11 hours ago