Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menilai, kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa yang ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, akan mengganggu investasi di Tanah Air.
“Saya juga kaget pajak hiburan ini, memang ini mengganggu (investasi),” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Baca juga: Bikin Binasa Pengusaha, Ini Hitung-Hitungan Hotman Paris Soal Pajak Hiburan 40-75 Persen
Meski demikian, tambah Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyampaikan kepoadanya bahwa aturan tersebut akan ditunda dan akan dikaji terlebih dahulu.
Pasalnya, banyak pengusaha industri hiburan yang memprotes implementasi pajak tersebut. Adapun, aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah imbas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Tapi Pak Luhut sudah menyampaikan untuk di hold dulu (pajak hiburan), jangan dulu dilakukan masih membutuhkan kajian,” kata Bahlil.
Baca juga: Kenaikan Pajak Hiburan Diprotes, Pemerintah Siapkan Dua Insentif Ini ke Pengusaha
Sehingga, jika pajak tersebut diberlakukan maka investor tidak akan berinvestasi di sektor ini. Begitupun dengan konsumen akan semakin sedikit untuk menggunakan jasa tersebut.
“Kalau tinggi bisa-bisa biaya ekonominya lebih tinggi, biaya produksi tinggi, harga jualnya tinggi, tidak kompetitif nanti, itu dampaknya kesana. Tapi lagi di hold pajaknya itu sudah diminta untuk di hold nanti kita butuh pertimbangan. Saya mengerti apa yang disampakikan Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak kita,” ungkapnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) terus mendukung berbagai kegiatan yang mempromosikan kesehatan… Read More
Jakarta - Sebanyak 6.470 racepack telah diambil pelari yang berpartisipasi dalam PLN Electric Run 2024… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik pencapaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 sekitar 8,7… Read More
Jakarta - Merayakan usia ke-26, Bank Mandiri meluncurkan berbagai fitur dan layanan digital terbaru untuk… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey,… Read More
Balikpapan - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica… Read More