Pajak E-Commerce Berlaku di Februari 2026? Ini Penjelasan Purbaya

Poin Penting

• Penerapan pajak e-commerce ditunda hingga Februari 2026, dan hanya akan diberlakukan jika ekonomi nasional tumbuh sekitar 6 persen dan daya beli masyarakat pulih.
• Penundaan dilakukan untuk menjaga pemulihan ekonomi, terutama setelah pemerintah menggelontorkan dana Rp200 triliun ke Himbara guna mendorong pertumbuhan.
• Aturan pajak diatur dalam PMK No. 37/2025, dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen untuk pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menunda penerapan pajak e-commerce hingga Februari 2026. Namun, kebijakan pajak e-commerce itu baru akan dilaksanakan jika perekonomian domestik sudah mulai pulih.

“(Pajak e-commerce Februari 2026?) Nggak, kata siapa? Kan saya Menterinya,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, dikutip, Senin, 13 Oktober 2025.

Purbaya menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah dalam tahap pemulihan. Meski begitu, dia menilai ekonomi memang belum bisa sepenuhnya membaik.

Dia menegaskan, ketika ekonomi bisa tumbuh 6 persen, maka penerapan pajak e-commerce tersebut baru akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

Sebelumnya, Purbaya menutuskan untuk menunda penerapan pajak bagi pedagang e-commerce, yang seharusnya aturan ini mulai berlaku pada 14 Juli 2025.

Baca juga: Purbaya Sudah Kantongi Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak Kelas Kakap

Purbaya menjelaskan, alasan penundaan kebijakan tersebut karena pemerintah masih mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional agar kebijakan tersebut tidak mengganggu daya beli masyarakat.

“Ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh,” kata Purbaya dalam Media Briefing belum lama ini.

Purbaya menyatakan, apabila dampak dari kebijakan pemerintah yang menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai terlihat di sektor ekonomi, maka ia akan mempertimbangkan kembali penerapan pajak bagi pelaku e-commerce.

Ia juga menambahkan bahwa secara teknis, sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebenarnya sudah siap untuk menjalankan kebijakan tersebut.

“Paling ya sampai kebijakan tadi, uang Rp200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya. Baru kita akan pikirkan nanti. Tapi yang jelas sistemnya sudah siap sekarang,” ungkapnya.

Aturan Pajak E-Commerce

Adapun aturan tentang pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen terhadap pengusaha e-commerce atau pedagang online di marketplace tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Aturan itu mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam pasal 6 beleid tersebut, disebutkan pedagang dalam negeri yang memiliki peredaran bruto (omzet bruto) hingga Rp500 juta wajib menyampaikan bukti berupa surat pernyataan kepada pihak lain atau dalam hal ini marketplace.

Sedangkan pedagang dengan peredaran bruto lebih dari Rp500 juta dalam tahun pajak berjalan akan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen.

Baca juga: Pemerintah Kantongi Rp41,09 Triliun Pajak Kripto hingga Fintech di Agustus 2025

“PPh yang dimaksud yaitu PPh Pasal 22. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 adalah 0,5 persen dari peredaran bruto yang diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah,” demikian tercantum dalam pasal 8 belied tersebut.

Namun, dalam Pasal 10 ayat 1, ditegaskan bahwa pedagang dengan omzet Rp500 juta ke bawah tidak akan dipungut PPh Pasal 22. (*)

Editor: Galih Pratama