Optimalkan Kinerja Ekspor, Pemerintah Siap Perbaiki Sistem Logistik Nasional

Jakarta – Pemerintah tengah menyusun Grand Design Sistem Logistik Nasional, sebagai upaya dalam menghadapi tantangan di dunia logistik. Drand design ini tidak hanya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur fisik yang terintegrasi, tetapi juga akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Dengan demikian kinerja ekspor nasional makin dapat dioptimalkan.

“Selama ini pemerintah berusaha memperbaiki kondisi logistik dengan membangun
infrastruktur untuk menghilangkan hambatan yang menjadi masalah ekonomi kita. Sistem
logistik yang baik diperlukan untuk mengembangkan sektor industri agar menghasilkan efisiensi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Menko Darmin menekankan bahwa upaya peningkatan efisiensi logistik merupakan bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online; sistem InaPortNet; relaksasi prosedur ekspor otomotif; dan pembangunan otomotif center.

Untuk itu, dirinya meminta agar para pelaku usaha dapat memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. “Dua hal ini
memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan. Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini,” tegasnya.

Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem logistik. Pengembangan sistem logistik menurut Perpres ini meliputi enam pilar, yakni: (i) Komoditi Utama; (ii) Infrastruktur Logistik; (iii) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (iv) Sumber Daya Manusia; (v) Pelaku Penyedia Jasa Logistik; dan (vi) Harmonisasi Regulasi.

Semangat perbaikan kinerja logistik nasional ini kemudian secara konsisten diteruskan di masa Kabinet Kerja dengan membangun berbagai infrastruktur. Selama 2016-2018, sekitar 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi sebesar Rp159 trilliun telah dibangun oleh pemerintah, meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik, dan rel kereta api.

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan kemudahan berusaha dengan mengoperasikan system Online Single Submission (OSS). Saat ini OSS mampu melayani 1.000 pendaftar dan menerbitkan lebih dari 850 izin usaha setiap harinya. Pembangunan infrastruktur ini lantas berimplikasi positif terhadap indeks efisiensi logistik, terlihat dari meningkatnya peringkat Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selama dua tahun terakhir, Indonesia naik 17 peringkat, dari posisi 63 pada 2016 menjadi urutan 46 pada 2018.

Namun memang posisi ini masih berada di bawah negara-negara berkembang lainnya,
seperti Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41). “Walaupun kita berhasil
membuat loncatan ke peringkat 46, kita perlu berjuang betul agar mampu bersaing dengan
negara-negara ASEAN lainnya,” tambah Menko Darmin

Dirinya juga berharap agar pelaku logistik nasional ke depan dapat meningkatkan variasi layanan sehingga menghasilkan efisiensi yang optimal. Hal ini diamini oleh para pelaku usaha yang hadir. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Hanafi menuturkan, pihaknya mengapresiasi dukungan pemerintah kepada dunia logistik untuk dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. (*)