Optimalisasi Koperasi untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jakarta – Sektor mikro dan ultra mikro harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya menggerakkan perekonomian pasca Covid-19. Merujuk pada tatanan masyarakat Indonesia, pemulihan ini dapat dilakukan melalui spirit gotong royong, kolaborasi, sinergi, dan debirokratisasi, dimana koperasi bisa didorong sebagai ujung tombak.

Demikian hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Mardiasmo ketika menjadi narasumber webinar IAI Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) bertema Pemulihan Ekonomi Lokal Sumatera Barat dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru, yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan diikuti oleh lebih dari 1100 peserta.

Mardiasmo mengatakan, kondisi pasca pandemi Covid-19 ini adalah extra ordinary sehingga sense of crisis dan sense of urgency para pengambil keputusan harus tinggi. Karena itu, berbagai relaksasi, penundaan, stimulus, bantuan, subsidi, keringanan, insentif, hingga jaring pengaman sosial, harus segera diberikan, baik langsung ke badan usaha maupun kepada individu terdampak.

“Krisis ini berbeda dengan krisis sebelumnya, karena yang terkena langsung masyarakat menengah ke bawah,” jelas Mardiasmo dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2020.

Mantan Wamenkeu itu menambahkan, hikmah dari peristiwa Covid-19 adalah kembali meningkatnya semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi krisis. Asas gotong royong ini adalah asas dasar yang telah dimiliki Indonesia sejak dulu, dan dipatri di dalam UUD 1945. Dalam konteks ini, koperasi menjadi ujung tombak dalam pemulihan ini karena semangat kebersamaan dan kesejahteraan anggota merupakan tujuan utama pada operasional koperasi.

“Di IAI, ini disebut IAI for Society, yang berisi program-program IAI yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang kini telah tersebar di seluruh Indonesia dapat diefektifkan untuk membantu koperasi dan usaha mikro untuk bergerak,” ujar Mardiasmo yang juga Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan itu, dirinya mengapresiasi perekonomian Sumbar yang sudah mulai berjalan di era new normal. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mempercepat prosesnya. Ia merekomendasikan seluruh pemda di Sumatera Barat untuk mempercepat transformasi anggaran pasca pandemi Covid-19. Lima aspek yang ditekankan Ketua DPN IAI terkait operasional pemulihan krisis akibat Covid-19, adalah economic, effcient, effective, equity (keadilan), dan equality (persamaan).

Mardiasmo menekankan, dalam penanganan pasca Covid-19 ini, ada dua program pemulihan yang harus menjadi prioritas pemda, yaitu pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi lokal. Penting bagi masyarakat setempat untuk segera mendapatkan dukungan likuiditas sehingga mereka bisa survive dan ekonomi mulai bergerak. Karena itu pemerintah dapat mempercepat eksekusi anggaran, sambil memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat biaya.

“Eksekusi ini tidak boleh mundur gara-gara administrasi, sehingga kalangan akuntan dan inspektorat diminta untuk turun langsung mengawasi eksekusi ini,” ucapnya. (*)