Oposisi Kritik Raihan Sektor Pertanian Jokowi

Jakarta – Dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menyindir sektor pertanian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menyebut produksi pangan dalam negeri cukup, tetapi pemerintah melakukan impor. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera pun mengatakan, sektor pertanian Pemerintahan Jokowi-JK memprihatinkan.  

“Yaa, sektor pertanian pemerintahan ini sangat memprihatinkan,” kata Mardani, seperti di Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019

Seperti diketahui, usai dilantik menjadi presiden, Jokowi pernah berjanji akan memperbaiki produksi pertanian yang tertuang dalam program swasembada pangan. Terkait hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga pernah mengklaim Indonesia telah swasembada untuk empat komoditi yakni padi, bawang, jagung, dan cabai. Faktanya, dikatakan Mardani, hingga saat ini, pemerintah terus melakukan impor pangan.  

Dari data yang diperoleh pihaknya, di menegaskan, swasembada pangan Indonesia belum terwujud. Bahkan, luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan. Mestinya, kata dia, Pemerintahan Jokowi mempriotaskan perbaikan sektor pertanian Indonesia. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. “Manajemen pupuk juga berantakan dan kesejahteraan pertani jauh dari target. Jadi banyak masalahnya,” tegasnya.

Juru Bicara BPN Ahmad Riza Patria juga menilai hal yang sama, bahwa pemerintahan saat ini gagal mensukseskan program swasembada pangan. Sebab, belakangan, pemerintah kerap melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Seharusnya Kementan bisa menstabilkan produksi pangan dalam negeri. Tujuannya, agar dapat menekan impor pangan. “Harusnya memberdayakan petani agar swasebada pangan terwujud,” tukasnya.

Sebaliknya,  Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate menuturkan, tingginya angka impor pangan dalam negeri disebabkan oleh konversi lahan pertanian sebanyak 30 persen. Koversi lahan ini, tegas Johnny, membuat jumlah produksi pangan dalam negeri turun sebanyak persentase yang sama.

“Konversi lahan ini tidak pernah dibuka dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di atas kertas lahan seakan bertambang, tapi di lapangan tidak,” tuturnya.

Konversi lahan ini, jelas Johnny, terkuak saat debat menteri dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk mengimpor. Impor itu dilakukan agar harga pangan di pasaran stabil. Ia mencontohkan, bila produksi pangan berkurang dan kebutuhan naik maka harga beras di pasaran akan tinggi. “Itu produksi menurun karena lahannya yang berkurang. Tugas pemerintah adalah menstabilkan harga,” katanya.

Sementara, di kesempatan terpisah, pengamat politik Emrus Sihombing meminta Menteri Pertanian untuk membuka data pangan dalam negeri. Tujuannya, agar masyarakat Indonesia mengetahui jumlah produksi pangan dalam negeri. “Yang bertanggungjawab terhadap produksi adalah Menteri Pertanian. Jadi, buka saja faktanya. Kalau terjamin sesuai dengan stok beras nasional secara rasional, ya bisa diterima,” tutupnya. (*)