daya saing nasional
Jakarta – Perlambatan ekonomi masih menjadi ancaman di 2017 yang disertai dengan masih rendahnya daya saing nasional. Pasalnya, kendati otpimisme meningkat, namun, pemulihan ekonomi masih berjalan lambat. Hal ini menciptakan iklim yang kurang kondusif bagi dunia usaha dan menurunnya daya saing nasional.
Jimmy Gani, Presiden Direktur & CEO IPMI International Business School mengatakan, untuk itu, pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan ekonomi dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan rantai nilai (value chain) untuk mendongkrak daya saing nasional, sehingga tidak perlu lagi tergantung pada ketersediaan sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kesejahteraan rakyat harus diciptakan oleh negara, tidak boleh lagi bergantung pada sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” ujar Jimmy saat menyampaikan pemaparannya bertajuk ‘Enhasing Competitiveness through clustered-based economic development’.
Menurutnya, beberapa negara yang minim sumber daya alam justru lebih maju perekonomiannya. Singapura, misalnya. Di sisi daya saing, Indonesia berada di rangking 41, jauh tertinggal dari Singapura yang berada di posisi 2 berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) 2016-2017.
Jimmy menambahkan, modernisasi dalam paradigma ekonomi perlu dilakukan supaya perekonomian nasional tidak stagnan. Hal itu juga bisa meningkatkan daya saing nasional dimata dunia. Caranya, dengan menitikberatkan pembangunan nasional pada perbaikan iklim investasi, pengembangan inovasi, dan peningkatan daya saing nasional.
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More