Jakarta – Badan Pusat Statitik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) di bulan Oktober 2015 kembali menunjukkan deflasi sebesar 0,08%. Dari 82 kota IHK, 44 kota mengalami deflasi dan 38 kota mengalami inflasi.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Senin, 2 November 2015. “Sehingga secara tahun kalender 2,16%, tahun ke tahun 6,25%, inflasi inti 0,23%, inflasi inti tahun ke tahun 5,02%,” ujarnya.
Menurutnya, harga bahan makanan yang mengalami penurunan menjadi kontribusi terbesar dalam mendorong deflasi yang terjadi di Oktober 2015. Selain itu, harga bahan bakar minyak (premium dan pertamax) yang turun, juga menjadi andil deflasi pada Oktober lalu.
“Selain makanan, bensin juga sedikit menyebabkan deflasi, tarif listrik juga, gas juga turut andil dalam deflasi ini,” tukas Suryamin.
IHK yang menunjukkan deflasi pada Oktober 2015, masih sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa Oktober 2015 bakal mengalami deflasi kembali.
Menurut Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, pendorong deflasi di Oktober ini, karena rendahnya harga bahan makanan masyarakat seperti cabai, bawang merah dan beras. Dengan kondisi tersebut telah mendorong IHK menunjukkan deflasi.
“Harga bahan makanan masih cukup rendah dan semuanya memberikan bukti bahwa inflasi bukan hanya terkendali tapi juga rendah,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More